PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dukungan kepada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk memperoleh kepemilikan saham sebesar 39 persen di Blok Rokan terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari LAMR Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Pernyataan dukungan disampaikan pada pertemuan Pengurus LAMR dengan Pimpinan LAMR Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, di Balai Adat Melayu Riau.

Tidak hanya itu, para pimpinan LAMR dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau juga menandatangani Kesepakatan Bersama LAMR yang intinya menyatakan dan menyerahkan secara penuh perjuangan keikutsertaan LAMR dalam memperoleh kepemilikan saham sebanyak 39 persen wilayah kerja Blok Rokan melalui mekanisme Business to Business (B2B).

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar,  Timbalan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk H. R. Marjohan Yusuf, para Timbalan Ketua Umum DPH LAMR Datuk H. Asral Rahman, Datuk M. Nasir Penyalai, Datin Hj. Nuraini, dan Direktur Utama PT Negeri Melayu Bermarwah [Badan Usaha Milik Adat dari LAMR] Datuk Seri Muzamil, sejumlah pengurus LAMR, dan pimpinan LAMR Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Pertemuan diawali dengan penyampaian mengenai perjuangan Blok Rokan oleh Ketua Umum DPH LAMR Datuk Seri Syahril Abubakar yang antara lain menyampaikan berita bahagia hasil Rapat Dengar Pendapat mengenai progress kelanjutan Blok Rokan Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI dengan perwakilan Pemprov Riau, LAMR, tokoh masyarakat, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dirut Pertamina, Dirut Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Presiden Direktur Chevron, di Gedung Nusantara, Selasa (9/2/2021) lalu.

Menurut Datuk Seri Syahril, Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Pimpinan Panja Migas DPR RI yang juga Wakil Ketua Komisi VII, Alex Noerdin diantara kesimpulannya bersedia memberikan hak investasi business to business (B2B), atas pengelolaan Blok Rokan kepada pemda Provinsi Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya, serta kepada Badan Usaha Milik Adat (BUMA) LAMR.

“Kesimpulan pertemuan tersebut bahwa Pemprov melalui BUMD dan LAMR melalui BUMA-nya diperkenankan untuk dapat ikut serta sebagai pemegang saham di Blok Rokan,” kata Datuk Seri Syahril.

Menurut Datuk Seri Syahril, pertemuan LAMR dengan Panja Komisi VII tersebut sangat luar biasa karena benar-benar dimuliakan oleh para wakil rakyat tersebut. Belum pernah wakil rakyat dalam menyikapi suatu persoalan bisa sepakat semuanya mendukung langkah-langkah yang dilakukan LAMR.

“Bahkan salah seorang wakil rakyat mengatakan hal ini perlu dijadikan contoh untuk kami daerah penghasil migas lainnya membuat apa yang telah diterobos LAMR,” kata Datuk Seri Syahril.

Menurut Datuk Seri Syahril, Rapat Dengar Pendapat Panja Migas Komisi VII DPR RI tersebut selain dihadiri LAMR juga hadir tokoh masyarakat Riau lainnya mantan Gubernur Riau H. Wan Abubakar, mantan Ketua Dewan Pengurus LAMR H. M. Azaly Djohan, SH, Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr. drh. Chaidir, dan H. Ahmadsyah Harrofie.

“Inilah kesepakatan secara politik berskala nasional yang sudah mendapat restu dari Tuan Presiden Datuk Seri Setia Amanah Negara Joko Widodo, yang gelarnya ditabalkan di ruangan ini pada tahun 2018, dan kali ini LAMR mendapat dukungan politik dari DPR RI,” ujarnya.

Datuk Seri Syahril mengatakan sejalan dengan hal ini, jauh-jauh hari LAMR sudah mendirikan BUMA yang dipersiapkan untuk bisa mengelola Blok Rokan melalui mekanisme B2B.

“Sebagai pebisnis kita harus memiliki badan usaha, sebagai pebisnis kita harus memiliki modal, kita siap merangkul pihak ketiga untuk bersama-sama kita menjalankan bisnis ini. Saya kira tidak ada pebisnis apapun di dunia ini yang berbisnis memakai duitnya saja. Pasti dia bekerja sama kalau tidak dengan bank, maka dengan yang lain,” ujarnya.

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola Blok Rokan juga sudah disiapkan. Hari ini Riau memiliki tenaga kerja hampir 95 Persen pada PT. Chevron Pacific Indonesia dan perusahaan-perusahaan mitranya.

“Walaupun mungkin mereka ada yang bukan orang Melayu, namun perjuangan ini bukan saja orang Melayu tetapi juga untuk semua puak dan suku yang mengaku sebagai orang Riau yang tinggal di Tanah Melayu Riau ini sudah berhimpun pepat bersama kita dan mengatakan LAMR sebagai rumah besar masyarakat Riau. Tetapi ingat, yang menjadi tuan rumah didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting jelaslah orang Melayu,” Datuk Seri Syahril.

Pada kesempatan tersebut, Datuk Seri Syahril juga mengatakan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang LAMR dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAMR terbuka bagi LAMR untuk membuka usaha.

Datuk Seri Syahril juga menyampaikan hari ini ada yang mempertanyakan mengapa LAMR masuk ke wilayah bisnis karena dapat menggerus budaya Melayu. Datuk Seri Syahril balik bertanya budaya Melayu mana yang tergerus? Dia memberi contoh ormas Islam Muhammadiyah selain mengurus keagamaan dan pendidikan tetap boleh berbisnis dengan membentuk unit usaha Muhammadiyah. Baru-baru ini, Muhammadiyah dikabarkan berencana mendirikan Bank Syariah.

“Masa LAMR tidak boleh berbisnis? Tentu saja boleh,” kata Datuk Seri Syahril.

Sementara itu, Direktur Utama PT Melayu Riau Bermarwah Datuk Seri Muzamil mengatakan pertemuan LAMR dengan LAMR kabupaten/kota se-Provinsi Riau dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam memperjuangkan Blok Rokan yang perjalanannya sudah sangat panjang.

Datuk Seri Muzamil yang termasuk salah seorang yang hadir pada rapat dengar pendapat dengan Panja Migas Komisi VII DPR RI, 9 Februari 2021 ini mengatakan pertemuan tersebut diikuti oleh 36 orang anggota Komisi VII DPR RI baik yang menjadi anggota Panja Migas maupun yang tidak, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual.

“Alhamdulillah, 36 anggota Komisi VII DPR RI mendukung LAMR untuk dapat mengelola Blok Rokan. Saya memiliki pengalaman sedikit tentang politik termasuk di legislatif. Kepentingan politik sangat sarat namun mereka bisa sepakat mendukung LAMR mendapat porsi pengelolaan Blok Rokan,” ujarnya.

Selain itu, Panja Migas Komisi VII DPR RI juga mendesak CeO Subholding Hulu PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) agar segera menfasilitasi diskusi Business to Business (B2B) dengan badan usaha di daerah Riau. Diantaranya dengan BUMA dari LAMR untuk berpartisipasi berinvestasi dan mengelola ladang minyak Blok Rokan.

Menurut Datuk Seri Muzamil yang juga Ketua Umum DPH LAMR Kepulauan Meranti ini, tidak ada seorangpun yang menyangsikan kemampuan orang Riau dalam mengelola Blok Rokan melainkan orang Riau sendiri.

“Kita ini sudah sangat familiar soal minyak karena sudah ratusan tahun minyak itu ada di tanah kita, tidak mungkin kita tidak dapat mengelola minyak dengan baik," cakapnya.

Datuk Seri Muzamil mengatakan Blok Migas di dunia yang produksinya seratus barel per hari diminati orang, apalagi yang produksinya masih ratusan ribu barel sehingga akan banyak yang mau membeli.

Datuk Seri Muzamil berharap komponen masyarakat Riau untuk saling mendukung dan saling bekerja sama karena perjuangan ini merupakan marwah bagi masyarakat Riau.

“Lebih baguslah kita berputih tulang daripada berputih mata. Blok Rokan ini harus kita ambil dan kelola, ini merupakan marwah orang Melayu harga diri kita. Kalau tidak sekarang, bile lagi, kalau tidak kite siape lagi,” tukasnya.