Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan rapat koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan tingkat Provinsi Riau, Selasa (30/3/2021).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, serta bupati/walikota se-Provinsi Riau.
Wagubri Edy Nasution mengatakan, bahwa dengan rapat koordinasi tersebut, diharapkan bisa menciptakan sebuah koordinasi antar berbagai elemen dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah.
"Kita berharap pihak BPKP bisa melihat sekaligus mengawasi program-program yang dijalankan pemerintah daerah. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, bisa langsung dikawal," pintanya.
"Dengan dilakukan program koordinasi seperti ini, maka diharapkan tranparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan bisa tercipta kedepannya," tutupnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia mengatakan, selama ini pihak BPKP memiliki hubungan serat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
"Hubungan erat BPKP dan APIP itu untuk sama-sama mengawal pembangunan daerah. Tujuannya agar ada keselaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Menurutnya, selama ini Pemprov Riau bersama BPKP perwakilan Provinsi Riau juga sudah menggunakan aplikasi Mata Bansos, yang sangat bermanfaat untuk mengetahui pergerakan penyaluran bantuan sosial. Terutama disaat kondisi pandemi Covid-19.
"Semua pihak dapat mengawasi diaplikasi Mata Bansos itu, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat termasuk Inspektorat sendiri," tukasnya. (ADV)
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |