PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengamat Kebijakan Publik, Elfiandri menilai perubahan istilah dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro menjadi PPKM Level 1 hingga 4 hanya untuk mengurangi faktor psikologi saja.

Lanjutnya, jika masyarakat banyak mengkritik atau menolak pemerintah menerapkan PPKM, hal itu wajar terjadi, karena pemerintah seakan tidak membaca apa masalah yang terjadi di masyarakat.

"Masyarakat ini kan berbicara kebutuhan makannya. Ini yang tidak terpenuhi. Kalau seandainya PPKM diterapkan lalu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat saya fikir gak akan terlalu banyak menolak," cakapnya, Ahad (25/7/2021).

Jikapun ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah, lanjut Elfiandri kebutuhan masyarakat tidak hanya melulu masalah perut semata. Melainkan masyarakat yang sudah memiliki anak juga harus memikirkan biaya sekolah dan juga kebutuhan lainnya.

"Kenapa terjadi (penolakan), pemerintah menerapkan aturan tapi peraturan itu tidak ada secercah harapan bagi masyarakat. Malah masyarakat merasa dipersulit karena kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi," katanya.

Akademisi dari Universitas Islam Negeri Suska Riau ini juga menegaskan bahwa untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 tidak bisa hanya menggunakan regulasi jika tidak dibarengi dengan edukasi dan dibarengi dengan kebutuhan masyarakat.

"Menegakkan aturan boleh, tetapi jangan sampai tidak memiliki hati nurani. Intinya harus lebih humanis lah, dan jangan terlalu arogan, dan jangan sampai masyarakat berfikiran pemerintah mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhannya," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Pekanbaru saat ini tengah bersiap memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang akan dimulai Senin 26 Juli 2021 besok. PPKM Level 4 Pekanbaru akan berlangsung selama dua pekan atau sampai tanggal 8 Agustus 2021.