Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menjelaskan ternyata wacana perubahan fasilitas rumah dinas DPR menjadi uang tunjangan, semata-mata ditujukan untuk menghemat biaya belanja pemerintah dan hal itu juga bukanlah sebuah wacana baru, melainkan sudah lama direncanakan.
“Mengenai rencana rumah dinas diganti tunjangan, wacana ini sudah berkembang beberapa tahun lalu,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).
Ditegaskannya, melalui wacana itu DPR ingin membantu Pemerintah agar pengeluaran belanja pemerintah lebih efisien. Apalagi saat ini negara sedang menghadapi masalah wabah Covid-19.
"Itulah intinya rencana perubahan rumah dinas menjadi tunjangan. Tujuannya untuk melakukan cost efficiency (Penghematan biaya),” tegasnya.
Namun terkait wacana itu, hingga saat ini belum ada realisasinya, karena masih dalam tahap pembicaraan antara badan urusan rumah tangga (BURT) DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Semua masih dalam tahap pembicaraan antara BURT dan Kemenkeu,” jelasnya.
Dia menjelaskan, pembahasan mengenai perubahan rumah dinas menjadi uang tunjangan dimulai pimpinan DPR periode 2019-2024. Kemudian Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) pun sudah mulai berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan.
Jika diganti uang tunjangan, maka rencananya aset rumah dinas DPR bakal dikembalikan ke negara melalui Kementerian Keuangan.
Selanjutnya pemerintahlah yang memutuskan akan digunakan untuk apa asset rumah dinas DPR tersebut.
"Aset itu akan dikembalikan ke Kemenkeu. Tentu berpulang kepada pemerintah itu akan digunakan seperti apa,” ujarnya.
Penulis | : | Edison |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Nasional, Pemerintahan |