PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau ternyata telah melakukan verifikasi lapangan atas kepemilikan kebun sawit di dalam kawasan hutan oleh Ketua Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung. Verifikasi lapangan itu berlangsung 9 Juli 2018 hingga 11 Juli 2018.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, Rabu (16/2/2022). Menurut Yusri, hal itu terungkap dalam surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kepada Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi tanggal 4 Oktober 2018. Surat tersebut bernomor 490/PPLHK/4229.

"Diungkapkan dalam surat itu, verifikasi lapangan itu mengungkap kepemilikan kebun sawit Gulat seluas lebih kurang 140 hektare. Selain itu diungkapkan juga titik koordinat perumahan karyawan di lokasi perkebunan itu dan jumlah pekerja sebanyak tujuh orang," kata Yusri.

Dikatakan Yusri, DLHK juga mengungkapkan areal perkebunan kelapa sawit tersebut berada di dalam kawasan hutan berdasarkan Peta Tata Guna Kesepakatan sesuai Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau sesuai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sesuai Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 073/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan sesuai Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 65.125 hektare di Provinsi Riau.

"DLHK dalam surat tersebut lantas menyimpulkan, kegiatan perkebunan yang diusahakan Gulat Medali Emas Manurung tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tidak memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), tidak memilki izin lingkungan, dan tidak memiliki izin usaha perkebunan," urai Yusri.

Surat tersebut pun menurut Yusri, telah ditembuskan oleh DLHK Riau ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, surat tersebut juga ditembuskan ke Menko Perekonomian, Menteri LHK, Menteri ATR/ Kepala BPN, Mendagri, Mentan, Kepala BKPM, Kanwil BPN Riau, Ditjen Gakkum KLHK dan Bupati Kuantan Singingi.

Sementara itu, Yusri membeberkan, menurut Pasal 50 angka (1) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Sedangkan Pasal 50 angka (2) menyatakan Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

"Lebih lanjut, Pasal 50 Poin (3) huruf a Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah," ungkap Yusri.

Terhadap perbuatan tersebut, lanjut Yusri, Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 memberikan sanksi tegas. Pasal 78 ayat (1) menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

"Sementara, Pasa 78 ayat (2) menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," kata Yusri.

Pasal 78 ayat (3) pun menurut Yusri tegas menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

"Pasal 78 ayat (4) menyatakan barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)," ungkap Yusri.

Sementara, Pasal 78 ayat (5) menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

"Tak kalah tegas, Pasal 50 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan," beber Yusri.

Terbaru, Pasal 36 Poin 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 diubah menjadi berbunyi Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di kawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

"Sedangkan Pasal 36 Poin 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan ketentuan Pasal 50 ayat 2 huruf a. diubah menjadi berbunyi setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah," urai Yusri.

Terbaru, lanjut Yusri, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan dengan tegas menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan.

"Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Yusri.