PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho mengatakan, dari informasi yang diterimanya saat ini masih banyak kendaraan plat merah milik pemerintah yang membeli BBM bersubsidi.

Hal ini, kata Agung menambah sulitnya mendapatkan solar bagi masyarakat yang memang memerlukan BBM bersubsidi.

"Kita wanti-wanti karena masih kami terima laporan kami mobil plat merah menggunakan BBM bersubsisi. Ini peringatan untuk Pemprov dan Pemko. Biarkanlah BBM bersubsidi ini digunakan masyarakat yang tepat sasaran. Ini sekaligus jadi catatan bagi kami dalam fungai pengawasan," ujarnya.

Seharusnya, kata Ketua DPD Demokrat Riau itu, kendaraan plat merah tidak boleh lagi menggunakan solar dan harus beralih ke Dexlite.

Sementara itu, pelarangan yang sama juga sudah dikatakan oleh Sekdaprov SF Haryanto. Ia melarang keras kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Riau menggunakan BBM bersubsidi.

Diberitakan sebelumnya pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bio solar untuk wilayah Riau tahun 2022 sebesar 7-9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, berdampak antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Riau.

Antrean panjang pengisian BBM bio Solar kerap terjadi di daerah perbatasan Riau dengan provinsi tetangga, seperti di perbatasan Riau-Sumatera Utara (Sumut) di wilayah Bagan Batu, Rokan Hilir.

Kondisi tersebut diakui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Evarefita kepada CAKAPLAH.com, Kamis (3/3/2022) di Pekanbaru.

"Kalau dikatakan kelangkaaan itu memang terjadi hampir di seluruh provinsi. Karena kuota BBM bio solar kita tahun ini memang berkurang tahun 2022 ini dibanding tahun 2021," katanya.

Lebih lanjut Evarefita mengatakan, kuota bio solar untuk Riau tahun 2022 berkurang sekitar 7-9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Untuk tahun 2022 kuota kita kan sebanyak 794.787 kiloliter. Sedangkan realisasi 2021 sampai Desember, itu sekitar 824 ribu kiloliter. Artinya kuota tahun ini lebih kecil 4 persen dibandingkan realisasi 2021," terangnya.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar pendistribusian bio solar ini harus ada pengawasannya. Artinya ketika BBM berada di SPBU, maka mereka yang harus memilah kendaraan yang pantas mendapatkan subsidi bio solar tersebut.

"Itu yang kita ingin sampaikan, dan surat edaran Gubernur terkait hal itu sudah ada. Cuma implementasi di SPBU-SPBU yang belum maksimal, dan kita sudah minta PT Pertamina melalui satuan tugasnya harus turun," harapnya.

Eva mengakui, kelangkaan bio solar sering terjadi di SPBU-SPBU perbatasan Provinsi Riau. Hal itu dikarenakan kendaraan yang mengisi bio solar dari plat BM, namun juga kendaraan plat dari provinsi tetangga.

"Yang tidak tepat sasaran ini yang menyebabkan salah satu kelangkahan bio solar itu. Makanya untuk mengantisipasi ini kita akan lakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemprov Riau, setelah itu kita akan melakukan langkah selanjutnya," ujarnya.***