PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat hingga triwulan I tahun 2022, realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 di wilayah setempat mencapai Rp 5,715 triliun.

"Angka tersebut berarti 19,95 persen dari pagu sebesar Rp28,654 triliun," ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra dalam ekspose kinerja APBN Riau, yang digelar secara Daring, Rabu (13/4/2022).

Ia mengatakan, alokasi anggaran sebesar Rp28,654 triliun tersebut, terdiri dari Rp1,122 triliun dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga (K/L), dan sebesar Rp4,592 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Realisasi belanja K/L di Riau mencapai Rp5,715 triliun terdiri dari realisasi  belanja pegawai Rp606,05 miliar atau 18,87 persen, belanja barang Rp361,96 miliar atau 13,22 persen, belanja modal Rp152,73 miliar atau 10,06 persen, dan bantuan sosial Rp2,03 miliar atau 6,86 persen.

"Hingga akhir Maret 2022, belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp198 miliar atau minus 15 persen. Penyebabnya adalah pengadaan barang/jasa melalui lelang belum pada tahap pembayaran uang muka/termin, satker K/L masih dalam proses pergeseran anggaran, dan pergantian Pejabat Perbendaharaan," Cakapnya.

Sedangkan, realisasi TKDD mencapai Rp4,592 triliun. Yaitu terdiri dari transfer ke daerah Rp4,506 triliun atau 22,81 persen yang meliputi realisasi dana bagi hasil (DBH) Rp1,196 triliun atau 17,98 persen, dana alokasi umum (DAU) Rp2,599 triliun atau 30,87 persen, dana alokasi khusus non fisik (DAK Non Fisik) Rp710,59 miliar atau 21,27 persen dan dana insentif daerah (DID) tidak ada pencairan atau nol persen. Serta, realisasi dana desa Rp85,66 miliar atau 6,12 persen.

"TKDD Maret mengalami penurunan sebesar Rp1,1 triliun atau 20 persen year in year (yoy). Penyebabnya adalah adanya rendahnya realisasi DBH dibanding tahun anggaran yang lalu (TAYL)," tutup Ismed.