Gubernur Riau Syamsuar meminta petani sawit swadaya bermitra dengan perusahaan PKS.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar telah mengumpulkan pengusaha kelapa sawit, asosiasi pengusaha kelapa sawit dan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Riau, Selasa (17/5/2022) di Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.
Dalam pertemuan itu, Gubri juga melibatkan bupati/walikota serta Forkompinda Riau guna mencari solusi menyikapi anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) petani, pasca adanya kebijakan larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, banyak petani sawit di Riau yang menjerit, karena harga sawit turun drastis.
Dalam kesempatan itu, Gubri mendengarkan langsung aspirasi dari petani, asosiasi pengusaha kebun sawit, dan perusahaan PKS. Dimana PKS mengeluhkan tidak adanya kepastian pembeli CPO, sehingga mereka kesulitan menjual CPO yang cukup banyak. Akibatnya tempat penimbunan CPO penuh.
Kondisi itu lah yang membuat PKS harus menurunkan harga TBS, ditambah lagi masih banyak petani swadaya yang belum memiliki kelembagaan dan belum mengurus kemitraan dengan perusahaan PKS.
Dari hasil pertemuan itu, tidak ada sebuah kebijakan yang membawa angin segar bagi petani terkait anjloknya harga sawit. Malahan petani swadaya diminta untuk bermitra dengan perusahaan PKS.
"Itu makanya saya minta kepada bupati dan walikota untuk memfasilitasi kemitraan antara PKS dengan petani swadaya. Sebab petani swadaya yang berat saat ini, kalau petani yang sudah bermitra persoalan tidak begitu berat, walupun turun tapi tidak terlalu berat," kata Gubri.
Terkait anjloknya harga sawit akibat adanya larangan ekspor CPO, Gubri mengaku telah menyampaikan permohonan kepada Presiden agar dapat meninjau kembali, sehingga persoalan-persoalan ini dapat diatasi.
"Tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden, pertama terkait harga sawit turun, kemudian kedua yang sangat kita khawatirkan kemungkinan-kemungkinan tangki timbunan CPO penuh. Tadi sesuai apa yang disampaikan asosiasi, kalau sampai dua minggu tidak ada kebijakan, ini (tangki penimbunan CPO) penuh. Kalau penuh, mereka (PKS) tidak bisa beroperasi, berarti kan mereka tidak bisa membeli TBS," ujarnya.
Di samping itu, Gubri mengatakan, pihaknya mendapat informasi hari ini Presiden melakukan rapat bersama menteri terkait membahas persoalan ini.
"Yang jelas, Pak Kapolda dan Pak Kejati akan mengawal keputusan hari ini. Artinya jangan nanti ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan ini," pungkasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |