PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemko Pekanbaru punya anggaran yang diintegrasikan bagi masyarakat kurang mampu, agar bisa memiliki jaminan kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan dalam hal ini melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Hanya saja, anggarannya terbatas yang diplot dalam APBD Pekanbaru 2022. Hal inilah yang disampaikan Komisi III kepada Diskes Pekanbaru, saat hearing kemarin.
Merespon hal ini, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Aidil Amri S Sos meminta, agar anggaran jaminan kesehatan yang ada di Diskes Pekanbaru, agar tidak dikurangi alias direfocusing.
"Kami minta kepada Walikota Firdaus MT untuk memprioritaskan ini. Karena sektor kesehatan masyarakat ini lebih penting, dari kegiatan seremonial lainnya," tegas Aidil Amri, Jumat (25/3/2022).
Lebih lanjut Aidil Amri mengharapkan, agar Diskes segera mendata masyarakat kurang mampu. Apalagi mereka butuh pelayanan kesehatan.
Mengingat, sudah adanya Universal Health Coverage (UHC), yang bertujuan sebagai program kesehatan, untuk masyarakat yang kurang mampu di sektor perekonomian.
"Data dari Diskes sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal dari TAPD. Makanya secepatnya kita memanggil TAPD, untuk memberikan anggaran lebih lagi, untuk Diskes," sebutnya.
Karena menurut Aidil, manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
Penulis | : | Bintang |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Kota Pekanbaru |