PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah belum mengakomodir usulan penambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk ratusan nelayan di Kota Dumai, yang sebelumnya mengeluh tidak bisa melaut karena kekurangan stok BBM bersubsidi.

"Penambahan kuota BBM subsidi untuk nelayan Dumai belum datang," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Herman kepada CAKAPLAH.com, Selasa (27/9/2022).

Herman mengatakan, permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan Kota Dumai tersebut dikirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melalui Ditjen Perikanan Tangkap.

"Mekanismenya nanti pihak KKP yang menyurati pihak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas (SKK Migas). Jadi kita tunggu saja," terangnya.

Selain nelayan Kota Dumai, apakah ada nelayan dari kabupaten lain yang mengeluhkan kekurangan stok BBM bersubsidi, Herman mengatakan tidak ada.

"Kita di Riau ada beberapa SPBUN, selain di Dumai ada juga di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), tapi di sana stok BBM subsidi untuk nelayan cukup," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan nelayan Dumai mengeluhkan tidak bisa melaut mencari ikan karena kekurangan stok BBM bersubsidi ke DKP Riau.

Kemudian, DKP Riau meminta tambahan kuota ke pemerintah pusat melalui surat permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi melalui SPBUN Koperasi Kerapu Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Cq Direktur Kepelabuhan Perikanan.

Kurangnya stok BBM bersubsidi itu disampaikan para nelayan saat dia melakukan kunjungan ke SPBUN di Pangkalan Sesai Dumai, yang dikelola oleh Koperasi Kerapu, Senin (20/9/2022) kemarin.***