PEKANBARU (CAKAPLAH) - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada bulan September 2022 mencapai 493,13 ribu orang. Dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin naik 8,10 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 3,53 ribu orang.

"Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 6,84 persen, meningkat 0,06 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,16 persen poin terhadap September 2021," ujar Plt Kepala BPS Riau Ajid Hajiji, Kamis (6/4/2023).

Ia mengatakan berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 6,34 persen, naik menjadi 6,49 persen pada September 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 7,08 persen, turun menjadi 7,07 persen pada September 2022.

"Dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan naik sebanyak 6,13 ribu orang (dari 181,82 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 187,95 ribu orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 1,96 ribu orang (dari 303,21 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 305,17 ribu orang pada September 2022)," Cakapnya.

Disampaikan Ajid, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. 

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

"Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,975, turun dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 1,097. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama juga mengalami penurunan dari 0,266 menjadi 0,193," ungkapnya.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 0,960 sedangkan di perdesaan lebih tinggi mencapai 0,985.

"Sebaliknya, untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan adalah sebesar 0,204, lebih tinggi daripada perdesaan sebesar 0,186," sebutnya.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau selama periode Maret 2022–September 2022 antara lain adalah pertama perekonomian Riau triwulan III-2022 tumbuh sebesar 4,63 persen (y-on-y). Angka ini menurun dibanding capaian triwulan I-2022 yang tumbuh sebesar 4,73 persen (y-on-y).

"Kedua pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2022 tumbuh sebesar 4,53 persen (y-on-y). Angka ini menurun dibandingkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2022 yang sebesar 5,01 persen," ucapnya.

Ketiga pada periode Maret 2022–September 2022, angka inflasi umum di Provinsi Riau tercatat sebesar 4,50 persen. Keempat pada Februari 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau sebesar 4,40 persen. Kemudian menurun 0,03 persen poin menjadi 4,37 persen pada Agustus 2022.

Kelima pada periode Maret-September 2022, harga eceran beberapa komoditas pokok di Provinsi Riau mengalami penurunan, antara lain tomat, jengkol, petai, bawang putih, minyak goreng, dan daging ayam ras. Namun terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, antara lain: cabai hijau, buah naga, cabai merah, mie basah, buncis, dan cabai rawit.

Keenam pada 3 September 2022 terjadi penyesuaian harga BBM dengan ketentuan Pertalite naik 30,72 persen, Solar naik 32,04 persen, dan Pertamax (non-subsidi) naik 16,00 persen. Ketujuh pada September 2022 Nilai Tukar Petani di Provinsi Riau sebesar 139,27 menurun dibandingkan Maret 2022 sebesar 159,11.

"Terakhir per 30 September 2022, persentase penyaluran bantuan sosial di Provinsi Riau untuk Program Sembako sebesar 97,9 persen, Program Keluarga Harapan Triwulan III sebesar 97,6 persen, dan Program BLT BBM Tahap 1 sebesar 103,5 persen," pungkasnya.

100 Ribu Masyarakat Riau Masih Miskin Ekstrem

Sementara itu jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau mencapai 100,33 ribu jiwa. Ditargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Bumi Lancang Kuning bisa nol persen.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, jika Pemprov Riau memiliki tiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau.

Adapun tiga strategi tersebut diantaranya yakni, pengurangan beban masyarakat melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan sosial atau masyarakat.

"Kemudian juga pengurangan kantong kemiskinan melalui program rumah layak huni, dan sanitasi," kata Gubri, Kamis (6/4/2023).

Gubri menyampaikan, kemiskinan ekstrem tersebut erat kaitannya dengan permasalahan stunting. Dimana jika ingin mengentaskan kemiskinan ekstrem, isu stunting menjadi hal penting untuk diperhatikan.

"Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Provinsi Riau menurun menjadi 17,0 persen dibandingkan tahun 2021 yakni 22,3 persen. Sementara stunting nasional ada pada angka 21,6 persen," sebutnya.

Adapun kebijakan percepatan penurunan stunting yang dilakukan Pemprov Riau yakni memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa dalam rangka operasional posyandu. Advokasi dan penggalangan komitmen non pemerintah dan Tim Perceparan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU).

Selanjutnya, melakukan asistensi pelaksanaan aksi konvergensi PPS di tingkat kabupaten kota dan penilaian kinerja PPS tahun 2023, serta melakukan intervensi prioritas melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, meliputi data kemiskinan ekstrem, data keluarga beresiko stunting, data lokus stunting, DTKS, dan data indeks desa membangun.

"Adapun target penurunan stunting yang akan dicapai pada tahun 2024 yakni 12,38 persen," tukasnya.***