PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat hingga bulan Oktober tahun 2023 realisasi belanja negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 di Provinsi Riau sudah mencapai Rp 25,72 Triliun.

"Realisasi belanja negara di Riau yang bersumber dari APBN hingga bulan Oktober mencapai mencapai 81,22 persen dari pagu. Terjadi pertumbuhan 3,14 Persen dari tahun sebelumnya," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Agnes Sediana, Kamis (30/11/2023).

Ia mengatakan adapun alokasi anggaran belanja negara sebesar Rp25,72 Triliun tersebut terdiri dari Rp6,291 triliun dialokasikan pada Kementerian/Lembaga (K/L), dan sebesar Rp19,433 triliun dialokasikan untuk Transfer Ke Daerah (TKD).

Ia merincikan bahwa realisasi belanja K/L di Riau mencapai Rp6,291 triliun terdiri dari realisasi belanja pegawai Rp2,608 triliun atau 81,67 persen, belanja barang Rp2,839 triliun atau 69,98 persen, belanja modal Rp824,08 miliar atau 61,89 persen, dan bantuan sosial Rp20,38 miliar atau 58,22 persen dari pagu.

"Untuk realisasi belanja Kementerian / Lembaga (K/L) mengalami pertumbuhan sebesar Rp676,37 Miliar atau 12,04 persen. Kenaikan disokong terutama oleh belanja barang, mayoritas pada satker-satker terkait persiapan Pemilu terutama KPU dan Bawaslu. Kenaikan bantuan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan kepada mahasiswa di UIN Suska dan STAIN Bengkalis," cakap Agnes.

Sementara itu untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 secara nominal mengalami kenaikan sebesar 0,56%, tersalur sebesar Rp 19,43 T (84,29%), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2022 sebesar Rp 19,33 T (76,14%).

"Seluruh TKD tumbuh kecuali DAU dan DAK Fisik. Kontraksi pada DAU disebabkan pengelompokan DAU menjadi block dan specific grant menyebabkan realisasi DAU disalurkan per kategori sehingga nilai setiap penyaluran menjadi lebih kecil. DAK Fisik terkontraksi karena terdapat bidang yang gagal lelang, batal kontrak, dan belum salur karena rekomendasi sekaligus yang batasnya bulan Desember," jelasnya.

Adapun untuk realisasi Pendapatan Wilayah Riau sampai dengan 31 Oktober 2023 yaitu untuk Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi terdapat pada satker UNRI dan UIN Suska terkait layanan Pendidikan, KSOP Dumai dan Tj Buton terkait jasa kepelabuhan, Ditlantas Polda Riau terkait penerbitan BPKB, STNK, dan TNKB, serta Kantor Imigrasi Pekanbaru terkait penerbitan paspor.

"Pendapatan dan Hibah Rp 22,66 Triliun atau 88,33 persen, dengan belanja negara Rp 25,72 Triliun atau 81,22 persen," pungkasnya.