PEKANBARU (CAKAPLAH) - ‎Sekitar satu juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit di Indonesia akan dialihfungsikan karena terdampak regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dimana sekitar satu juta Ha sawit tersebut kemunginan besar adalah perkebunan milik perusahaan yang mendapat izin Hak Guna Usaha (HGU). Berdasarkan data Kementerian Pertanian lahan sawit di Indonesia mencapai 11,9 juta Ha sebelum adanya regulasi gambut.

Bagaimana dengan Provinsi Riau yang memiliki setengah daratannya lahan gambut yang sudah digarap perkebunan sawit. Sementara di sisi lain, banyak tenaga kerja yang terserap di sektor perkebunan.

"Jadi kalau saya tak salah dari Dirjen Perkebunan, bakal ada peraturan pemerintah ‎keputusan yang lebih tinggi mengenai PP 57/2016 itu. Tentu kita tunggu dulu tindaklanjut peraturan itu," kata Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman kepada CAKAPLAH.COM, Senin (11/9/2017) di Pekanbaru.

Dikhawatirkan dari penerapan PP 57/2017 itu tidak hanya berimbas terhadap‎ perusahaan perkebunan saja, kebun sawit masyarakat umum juga akan merasakan. Gubernur Riau lagi-lagi menyatakan dan yakin betul kalau persoalan itu bakal ada tindaklanjutnya.

"Pasti akan ada ditindaklanjuti. Tidak mungkin pemerintah akan menghentikan investasi apalagi masyarakat. Karena bagaimanapun kita Riau butuh investasi dan butuh lapangan kerja. Jadi tak mungkin ada yang dirugikan, tentu semua harus ada solusi," tutupnya.