SIAK (CAKAPLAH) - Sebagai dasar pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Siak mulai merancang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 2025-2045. Sebab tahun depan RPJPD yang dirancang sebelumnya sejak berdirinya Siak menjadi kabupaten sendiri pecahan dari Kabupaten Bengkalis akan berakhir. 

Pembahasan dilakukan lewat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Siak 2025-2045 yang dibuka oleh Wakil Bupati Siak, Husni Merza. Diikuti oleh semua OPD dan stake holder di lingkup Pemkab Siak. 

Plt Kepala Bappeda Siak, L Budhi Yuwono menyampaikan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.

Dengan memedomani Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) nomor 81 tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. Pemerintah Daerah diminta untuk memulai tahapan penyusunan RPJPD yang dimulai dari penyusunan dokumen awal dilanjutkan sampai dengan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJPD tahun 2025-2045.

Dalam rancangan awal penyusunan RPJPD ini mendapatkan dukungan dari mitra pembangunan yakni Win Rock Internasional dalam rangka membangun komitmen bersama penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pendekatan hijau dan berkelanjutan. 

"Kami berharap kedepannya akan semakin banyak dukungan dan mitra pembangunan lainnya yang membantu pemda dalam menyusun rancangan pembangunan ke arah yang lebih baik," kata Budhi. 

Wakil Bupati Siak, Husni Merza menjelaskan ada beberapa isu strategis Kabupaten Siak untuk 20 tahun yang akan datang sebagai salah satu landasan rancangan awal RPJPD di antaranya isu pemanfaatan kondisi alam yakni gambut, sungai, kawasan lindung yang harmonis dalam pembangunan. 

"Untuk isu lingkungan yakni ancaman perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta kehilangan keanekaragaman hayati semakin meningkat. Untuk itu diperlukan strategi lingkungan yang baik seperti di RPPLH Siak dan Perda Siak Hijau," ujar Husni. 

Selanjutnya isu perekonomian yang didominasi oleh industri pengolahan dan pertanian/kehutanan yang terus meningkat, memerlukan upaya agar lebih banyak memberikan nilai tambah perekonomian kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak hanya pada level industri di atas, sektor pertambangan Migas yang terus turun memerlukan persiapan pengalihan baik secara ekonomi maupun lingkungan. 

"Isu bonus demografi dan pendayagunaan supaya produktif dengan memanfaatkan teknologi atau IT dan Al (Smart City, SPBE). Kemudian trend perkotaan yakni penyiapan pusat kegiatan, kawasan perkotaan, cikal bakal kawasan perkotaan dan infrastrukturnya dengan tidak meninggalkan pembangunan kawasan pedesaan merupakan poin yang perlu dibahas," katanya. 

Kemudian isu pengaturan tata ruang dan zona pemanfaatan sumber daya alam yang berpato pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Siak Kabupaten Hijau. Infrastruktur daerah seperti jalan, SPAM, persampahan, telekomunikasi dan transportasi umum. 

"Isu yang tak kalah penting dibahas selanjutnya adalah nilai agama dan budaya Melayu menjadi landasan moral, etika serta inspirasi di dalam pembangunan. Optimalisasi PAD serta peningkatan pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB)," tambah Husni.