PEKANBARU (CAKAPLAH) - Karyawan Bank Danamon yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Danamon hari ini, Jumat (3/11/2017) akan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, terkait dengan pelanggaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh pihak Danamon.

 

Pengaduan ini sekaligus permohonan audiensi dengan Kepala Dinas Disnakertrans Riau, Rasidin Siregar untuk menyampaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut secara langsung. Bahwa telah terjadi pelanggaran pelaksanaan PKWT di Danamon, yaitu  melanggar UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 1 dan 2.

 

Salah satu anggota SP Danamon, Zudrun mengatakan bahwa pelanggaran DPP SP Danamon telah merundingkannya dengan Manajemen Bank Danamon yang difasilitasi oleh PPHI Kemnaker RI dan tercapai kesepakatan pada tanggal 9 September 2016 yaitu, kesepakatan poin 4, huruf a "Apabila Manajemen akan melakukan PHK terhadap anggota SP Danamon, manajemen akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan SP Danamon dan apabila pekerja yang akan di PHK bukan anggota SP Danamon, perusahaan wajib mengkomunikasikannya terlebih dahulu kepada pekerja yang bersangkutan dan dapat meminta advokasi dari SP Danamon".

 

"Faktanya, banyak anggota SP Danamon di PHK dengan berbagai metode dan tidak diinfokan ke SP Danamon kesepakatan poin 4, huruf d. Pelaksanaan PKWT dan outsourcing yang tidak diperpanjang dan akan berakhir bulan September 2016 serta terindikasi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sedang dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan perusahaan akan melaksanakan sesuai hasil keputusan Pengawas Ketenagakerjaan," terangnya. 

 

Namun, sebut Zudrun, Nota Pemeriksaan Pengawas Kementerian Ketenagakerjaan No : R.03/XI/BPHK/2016 telah keluar tanggal 10 Nopember 2016, yang memuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13/2003, maka demi hukum  beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu alias pegawai tetap.

 

"Tapi hingga saat ini nota tersebut tidak dilaksanakan oleh Bank Danamon. Padahal Danamon sudah berjanji akan melaksanakannya, sebagaimana kesepakatan 9 September 2016 diatas," bebernya.

 

Saat ini, lanjut dia, justru terjadi kegelisahan massal diantara pekerja yang masih berstatus PKWT tersebut. Dimana mereka dipanggil oleh manajemen Danamon secara sporadis sehingga pada ahirnya sebagian mereka menandatangani PB (Perjanjian Bersama) Pengahiran Hubungan Kerja bahkan meskipun masa kontraknya belum habis. Dan ini tanpa sepengetahuan SP Danamaon. 

 

"Padahal sudah tercapai kesepakatan lebih lanjut antara SP Danamon dan Manajemen Bank Danamo yang difasilitasi oleh Direktorat PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tanggal 20 April 2017 lalu," paparnya.

 

Poin itu diantaranya, pihak perusahaan bersedia melaksanakan nota pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan nomor R.03/XI/BPHK/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 perihal nota pemeriksaan, berkoordinasi dengan SP Danamon.

 

Terhadap yang sudah berakhir kontrak sejak September 2016 (sesuai kesepakatan 9 September 2016) banyak yang dibiarkan tanpa pemberitahuan, tidak dibayar upahnya, juga tidak dilakukan proses PHK dengan pesangon.

 

'Sejak tercapainya kesepakatan 9 September 2016, SP Danamon melihat gelagat Danamon tidak mau patuh pada kesepakatan tersebut, sehingga permasalahan PKWT ini selalu kami ingatkan ke manajemen dan kementerian, maka dibahas berulang- ulang antara SP Danamon dan Manajemen Bank Danamon, dan telah menghasilkan kesepakatan kesepakatan lagi, antara lain :

Kesepakatan 3 Oktober 2016 yang mempertegas kesepakatan 9 September 2016," terangnya lagi.

 

Kesepakatan 8 November 2016 poin 1.a. tentang PHK Massal disepakati untuk dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku

Kesepakatan 20 April poin 1 sebagaimana pernjelasan diatas.

 

Kesepakatan 26 Mei 2017 oleh team kecil yang terdiri dari unsur SP Danamon, Manajemen Danamon, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Komisi IX DPR RI, dimana salah satu isinya adalah : “sebagai tindak lanjut perbaikan pelaksanaan PKWT akan dibentuk Tim Rekonsiliasi dan melaporkan hasilnya kepada Manajemen dan SP Danamon, emnaker dan DPR RI selanjutnya disebut Tim Kecil.” 

 

Kesepakatan 5 Juni 2017 yang intinya manajemen akan mengkomunikasikan rencana PHK kepada SP Danamon dan penyelesaian permasalahan PKWT merujuk pada risalah pertemuan 26 Mei 2017 diatas

Kesepakatan 20 Juni 2017 yang berisi time schedule yangakan dijalankan oleh tim rekonsiliasi, tetapi tidak pernah dilaksanakan

 

'Tetapi Danamon bertindak sendiri dan mengabaikan semua kesepakatan tersebut diatas, yang telah susah payah diusahakan bersama DPR dan Pemerintah. Sungguh kami kecewa dan menyesalkan arogansi Danamon ini. Sebagai perusahaan besar dengan asset ratusan triliun dan keuntungan triliunan pula, tidak sepatutnya melakukan tindakan tindakan yg tidak menghormati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI, serta melanggar kesepakatan-kesepakatan bersama Negara. Apalagi mayoritas saham perusahaan ini dimiliki oleh asing. Seharusnya perusahaan ini menunjukkan sikapnya melalui kepatuhan akan peraturan yang ada," keluhnya.

 

Dia mengatakan, kalau par PKWT di Riau ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan pekerja PKWT di Danamon yang dirugikan.  PHK terhadap Pekerja PKWT yang sesungguhnya demi hukum sudah beralih menjadi “PKWT” terus berlangsung hingga saat ini. Bahkan ada rencana menghabisi kami yang dianggap PKWT di ahir Nopember atau Desember tahun 2017 ini.

 

"Untuk itu, kami bermohon dengan sangat kepada Disnakertrans Provinsi Riau, dan siapapun pihak-pihak terkait menyangkut nasib kami rakyat Riau ini yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan tempat kami bekerja, serta kami mohon untuk bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini, harapnya.