Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Edy Afrizal Natar Nasution memberikan pengarahan dan motivasi kepada calon peserta tes Bintara tahun 2017. (Foto: Penrem)
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Brigjen TNI Edy Afrizal Natar Nasution SIP baru saja dilantik sebagai Komandan Korem (Danrem) 031 Wirabima. Meski baru dilantik nama Edy Nasution sudah disebut-sebut bakal ikut meramaikan pemilihan kepala daerah Provinsi Riau tahun depan.
Kabar ini sebenarnya sudah dibantah langsung oleh Edy Nasution sesaat dirinya dilantik sebagai Danrem 031 WB Kamis lalu. Namun menurut Pengamat Politik dari Universitas Riau Hasanuddin, bahwa bukan tidak mungkin Edy Nasution akan ikut pilkada mendatang walaupun peluangnya terbatas.
"Saya pikir sebagai orang militer dia pasti tidak gegabah untuk terjun ke dunia politik karena begitu banyak pertimbangan yang harus ia tempuh dan lewati. Tapi ini kan kehendak sebagian orang yang menginginkan Riau ini dipimpin oleh orang militer. Apalagi ia (Edy Nasution) merupakan orang asli Riau, seperti ada kerinduan kembali kepada orang yang kuat untuk memimpin Riau," kata Hasanuddin saat berbincang dengan CAKAPLAH.COM, Senin (28/8/2017).
Baca: Bersyukur Ditugaskan di Riau, Danrem Bantah akan Ikut Pilkada
Meski memiliki peluang untuk maju, Hasanuddin menilai 'ujian' pertama yang akan dilewati Brigjen TNI Edy Nasution jika ingin maju Pilkada adalah jalur mana yang akan dipakainya. Jika ingin menggunakan jalur partai politik partai mana yang mau mengusung kandidat yang baru muncul, sementara masa menjelang pilkada semakin pendek.
"Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mau partai-partai politik tersebut mengusung 'orang baru'?," cakapnya lagi.
Sedangkan jika menggunakan jalur perseorangan (independen) hal yang sama juga akan dialaminya sebagai tokoh baru di Riau.
Lebih lanjut, saat disinggung mengenai adanya tokoh-tokoh berlatar militer di beberapa daerah di Indonesia yang berminat untuk menjadi kepala daerah, seperti di Sumatera Utara Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi yang akan maju pada Pilkada Sumut 2018, Hasanuddin menilai hal ini menarik dan bisa jadi ada kaitannya pada Pileg dan Pilpres 2019.
"Untuk konteks persaingan politik, hitunglah keterkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden 2019 mendatang. Memegang posisi kepala daerah bisa membuka ruang yang sangat besar bagi proses yang berlangsung tahun 2019 mendatang. Bisa jadi sebagai institusi atau perorangan itu mempunyai tawar menawar politik dalam kerangka proses politik tahun 2019 mendatang, jadi layak kita tunggu," tukasnya.