PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait batalnya PT Godang Tua Jaya sebagai pemenang tender swastanisasi sampah zona 1 kota Pekanbaru.

Seperti diketahui, Pasca diumumkannya PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) sebagai pemenang tender proyek pengadaan sampah zona 1 pada tanggal 13 April lalu melalui LPSE Pekanbaru, tiba-tiba Pokja 25 membatalkan PT GTJ sebagai pemenang tender. Pembatalan tersebut dipicu karena PT GTJ tidak memenuhi persyaratan lelang yakni Kemampuan Dasar (KD).
 
Berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2010, bahwa setiap peserta lelang wajib memenuhi KD. Namun kenyataannya di lapangan, tidak satupun peserta lelang pengelolaan sampah zona 1 yang memiliki KD.
 
Selanjutnya, pada tanggal 24 April lalu, ULP Pokja 25 menggelar rapat bersama Asisten II Setdako Pekanbaru, DLHK dan ULP Provinsi Riau terkait kroscek dan evaluasi dokumen lelang bagi 3 perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang tender. Bahkan rapat lanjutan kembali dilaksanakan pada tanggal 30 April, sehingga mengeluarkan keputusan bahwa ULP Pokja 25 membatalkan PT GTJ sebagai pemenang tender.
 
Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel seusai pertemuan mengatakan bahwa permasalahan tersebut masih menjadi perdebatan.  

Agar permasalahan ini bisa tuntas sebaiknya dilakukan konsultasi kepada pihak terkait, yaitu  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, pengadaan tender selalu menjadi celah terjadinya korupsi yang sangat merugikan masyarakat.
 
"Untuk pengelolaan sampah, kita sangat hati-hati, kita pernah trauma soalnya. Supaya lebih objektif lagi, saran kita sebaiknya kita konsultasi ke LKPP bersama dengan ULP Pokja, PPTK, DLHK, TP4D dan DPRD Pekanbaru," cakap Roni.

Lebih lanjut, politisi Golkar ini mengatakan, ULP Pokja harus independen dan tidak boleh diintervensi, agar tidak bermasalah di kemudian hari. Setelah konsultasi ke LKPP, baru nanti bisa diambil keputusan tentang pemenang tender pengelolaan sampah zona 1.

Sementara, kepala DLHK Kota Pekanbaru , Zulfikri mengatakan, sebenarnya masalah ini tidak perlu lagi diperpanjang karena langkah selanjutnya yang harus dicarikan solusinya. Apakah PT GTJ kembali ditetapkan sebagai pemenang lelang, atau dilakukan lelang ulang, itu diserahkan kepada ULP Pokja.
 
"Kalau diperdebatkan terus, ini tidak akan selesai atau habis. Solusi terbaiknya, tender ini harus dilelang ulang khusus untuk pemenang tender pengelolaan sampah zona 1. Pasalnya, surat pengumuman pembatalan lelang dari ULP Pokja sudah diterbitkan pada tanggal 30 April lalu. Kita gak ada hak untuk mengugurkan mereka sebagai pemenang, itu kewenangan ULP Pokja, akan tetapi karena saran dari wakil rakyat untuk ke LKPP, jadi kita akan ke LKPP," kata  Zulfikri.