BATAM (CAKAPLAH) - Gubernur Riau Syamsuar, menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, terkait kesiapan Provinsi Riau mengahadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 serentak dalam Rakornas Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (28/2/2019).

Syamsuar telah berkoordinasi dengan Polda Riau, Korem 31/Wirabima, KPU dan Bawaslu, untuk bersama-sama menjaga pemilu tahun ini tetap damai. Selain itu, nantinya akan didudukkan secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang aman.

“Kita terus melakukan koordinasi antara pimpinan Forkopimda di Riau. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Riau menciptakan pemilu yang aman dan kondusif. Saya percaya itu bisa diwujudkan masyarakat Riau,” ungkap Syamsuar.

Rakornas Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kota Batam, Kepulauan Riau, itu juga dihadiri gubernur se Sumatera lainnya, Pangdam, bupati, walikota se Sumatera.

Juga hadir para Anggota Forkopimda se Sumatera, Ketua KPU/Bawaslu se Sumatera, Para camat/lurah, serta unsur pemerintah daerah yang terkait.

Saat membuka helat, Menkopolhukam Wiranto menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Karena penyelenggaraan Pemilu 2019 ini menjadi pesta demokrasi yang benar-benar aman dan tanpa hambatan.

“Suksesnya penyelenggaraan Pemilu harus didukung oleh para kepala daerah sebagai pemangku kepentingan dan juga unsur dari TNI/Polri. Antisipasi gangguan dan ancaman pelaksanaan Pemilu harus diantisipasi sedini mungkin,” ucap Wiranto.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 ini, kata Wiranto, diharapkan menjadi Pemilu yang berkualitas, sehingga menghasilkan orang-orang atau pemimpin yang berkompeten dalam menjalankan amanah.

“Suksesnya penyelenggaraan Pemilu tidak hanya terletak di tangan KPU dan Bawaslu, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama menjaga Pemilu 2019 aman dan lancar. Kita harus yakin bahwa Pemilu merupakan sarana demokrasi rakyat yang benar-benar menjadi sarana dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus benar-benar menghindari konflik. Perbedaan pilihan merupakan prinsip dan pribadi masyarakat dalam tatanan sosiali kehidupan. Jangan jadikan perbedaan ajang saling mencaci maki dan saling menghujat. Proses demokrasi inilah yang harus kita dukung bersama-sama,” ungkap Wiranto.

Sejalan dalam kegiatan ini juga, Mendagari Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa koordinasi yang dilaksanakan harus seiring sejalan dalam menjaga pesta demokrasi ini berjalan sejuk, aman dan damai.

“Potensi-potensi kerawan konflik seperti Aceh, Papua dan daerah lainnya harus segera dipantau. Hal ini mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” ucap Tjahjo.

Tugas KPU dan Bawaslu, ungkap Mendagri, tidak hanya memantau sarana logistik akan tetapi melihat data-data pemilih. Hal ini juga sangat berkaitan dengan banyaknya sebagian masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih.

Katanya, ada beberapa daerah yang belum maksimal dalam merekam e-ktp, seperti daerah Papua Barat yang masih minim masyarakatnya melakukan perekaman e-ktp.

“Namun kita tetap meminta kepala daerah tersebut melakukan koordinasi dengan perangkat lainnya untuk mengajak masyarakat melakukan perekaman e-KTP. Disamping itu juga kita meminta dukungan dari seluruh Ormas yang ada di Indonesia untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019. Ada 406.709 berbagai ormas yang terdata di Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga jumlah ormas semakin meningkat setiap tahunnya,” ucap Tjahjo.