PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2020, Senin (4/11/2019).
Ada hal menarik dari paripurna tersebut, Fraksi DPRD Riau banyak membahas soal rencana utang Pemprov Riau senilai Rp 4,4 Triliun di APBD Riau tahun 2020. Mulai dari penolakan, kritikan, masukan serta saran.
Yang paling tegas menolak rencana pinjaman itu adalah Fraksi Golkar. Juru bicara Fraksi Golkar, Amyurlis dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya menolak peminjaman dana tersebut. Dalam forum tersebut, ia menegaskan Pemprov Riau mesti memikirkan risiko ke depannya jika memang Rp4,4 triliun itu dimasukkan ke APBD 2020.
"Resiko patut diperhitungkan dengan cermat. Jangan sampai rencana ini menjadi tanda kegagalan pemprov dalan mencari alternatif lain. Kami menolak rencana peminjaman ini," tegas Amyurlis.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat, Eva Yuliana meminta agar rencana tersebut untuk ditinjau ulang dikarenakan kondisi yang tak mendesak.
"Kami minta ditinjau ulang karena kondisinya belum terlalu mendesak. Selain itu, peminjaman anggaran ini juga rentan riba, bertentangan dengan sistem pemerintahan yang direncanakan pemprov," pinta Eva Yuliana.
Beberapa fraksi lain seperti PDIP dan lainnya juga meminta Pemprov untuk meninjau ulang rencana peminjaman dana utang yang tidak sedikit jumlahnya tersebut.
Sementara itu, Fraksi PKS dengan Sofyan Siroj sebagai juru bicara menyarankan agar Pemprov Riau mengambil alternatif lain.
"Kami menanyakan landasan dan regulasi pinjaman ini dan kalau bisa menyarankan agar pemprov mengambil alternatif lain untuk tutupi defisit anggaran. Karena pembangunan infrastruktur bisa dilakukan secara multiyears," pintanya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov Riau berencana melakukan pinjaman sebesar Rp4,4 triliun. Wacana peminjaman dana ini adalah untuk pembangunan infrastruktur kepada pihak ketiga. Dan sudah disampaikan pada nota keuangan RAPBD 2020 pada paripurna sebelumnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |