PASIR PENGARAIAN (CAKAPLAH) - DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (30/11/2019) tengah malam tadi mengesahkan APBD Murni Tahun 2020. Dari hasil pembahasan Banggar dan TAPD disepakati, APBD Rohul tahun 2020 senilai Rp 1.471.159.140.760.

Dalam Laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan juru bicara Muhamad Aidi, secara garis besar APBD Rohul tahun 2020 terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 1.438.623.279.165 dan belanja sebesar Rp 1.471.159.104.790.

Sementara struktur APBD tahun 2020 terdiri dari Pendapatan terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dengan total Rp 1.438.623.273.165.

Rincian Pendapatan terdiri dari PAD yang ditargetkan Rp 144.595.922.225 yang terdiri dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp80.592.000.000. Hasil retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 8.794.280.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.153.000.000 dan lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 53.083.714.225

Sementara Dana perimbangan pada tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp 1.017.742.224.200. Dana perimbanagn tersebut terdiri dari dana bagi hasil pajak / bukan pajak diperkirakan mencapai Rp 295.335.019.200. Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2020 diperikrakan mencapai 720.739.205.000

“Sementara, Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dapat dianggarkan karena belum diterbitkannya juknis dari kementerian terkait,” jelasnya.

Kemudian, pendapatan lain yang sah ditargetkan mencapai Rp 275.993.126.740. Sementara dari sisi belanja, pada tahun 2020 diperkirakan total belanja mencapai Rp1.471.159.104.790. Terdiri dari belanja tidak langsung Rp 897.289.276.890 dengan rincian belanja pegawai sebesar 538.323.899.670. Belanja hibah Rp. 58.620.813.000. Belanja bantuan sosial Rp 1.500.000.000. Belanja tidak langsung kepada provinsi, kabupaten kota dan pemerintah desa Rp 8.935.620.800. Belanja bantuan keuangan bantuan provinsi kabupaten kota pemerintah desa dan parpol sebesar Rp. 258.408.973.420. Dan belanja tak terduga Rp.1.500.000.000

Sementara belanja langsung pada APBD 2020 diangarkan sebesar Rp. 613.899.827.870 terdiri dari belanja pegawai Rp 15.131.993.100. Belanja barang dan jasa Rp.388.006.076.947,20. Belanja modal yang dihibahkan sebesar Rp 210.731.767.822.80.

“Belanja modal pada APBD 2020 menyedot anggaran 14,32 persen dari total belanja” ujar Aidi.

Sementara pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayan daerah pada tahun 2020 hanya terdapat penerimaan sementara pengeluaran pembiyaan daerah nol. Dimana penerimaan pembiayaan ditargetkan kan sebesar Rp. 32.535.831.595.

“Pendapatan dari penerimaan pembiayan tahun 2020 akan digunakan untuk menutup potensi defisit anggaran sebesar Rp.-32.535.831 595. Sehingga struktur APBD 2020 menjadi seimbang,” ujar Aidi.

Menurut Aidi, defisit pada APBD 2020 disebabkan karena belanja lebih besar daripada pendapatan dimana pada APBD 2020 ini total belanja daerah Rp. 1.471.159.104.790. Sedangkan pendapatan hanya Rp 1.438.623.273.165.

Berikut Pagu Anggaran yang memuat Belanja langsung dan tidak Langsung Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemkab Rohul Dalam APBD Rohul 2020 :

1. Dinas Pendidikan Rp. 323.179.924.666
2. Dinas Kesehatan Rp. 151.544.952.554
3. Dinas PUPR Rp. 165.303.755.227.
4. Dinas Perkim Rp. 71.455.326.504.
5. Badan Kesbangpol Rp. 4.654.587.400
6. Satpol PP dan Damkar Rp. 17.900.535.350
7. Dinas Sosial PPA Rp. 8.099.979.654
8. BPBD Rohul Rp. 6.252.928.060.
9. Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan Rp.5.689.789.951.
10. Dinas lingkungan hidup Rp. 13.723.176.117

11. Disdukcapil Rp. 10.011.553.485.
12. DPMPD Rp 5.734.244.958
13. Dinas Pengendalian Penduduk KB Rp.4.839.240.095
14. Dinas Perhubungan Rp. 18.727.321.650
15. Diskominfo Rp. 11.608.672.491
16. Dinaskoptransnaker Rp. 3.844.633.436
17. Dinas PMPTSP Rp. 7.559.584.900
18. Dinas Perpurstakaan Arsip Rp. 3.134.005.200
19. Dinas pariwisata dan Kebudayaan Rp. 5.979.023.655
20. DTPHK Rp. 17.157.249.400

21. Disnakbun Rp. 12.749.952.906
22. Dinasperindag 10.265.518.484
23. Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Rp. 708.969.000.
24. Sekretariat Daerah Rp 64.320.529.550
25. Sekwan Rp.80.390.329.624
26. Inspektorat Rp.12.497.852. 000
27. Bappeda Rp.13.499.720.855
28. Bapenda Rp.17.695.874.730
29. BPKAD Rp 23.198.738.750.
30. BKPP Rp. 9.681.779.70
31. 16 Kecamatan Rp. 51.689.525.163.