PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mogoknya karyawan PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) Kota Pekanbaru sebagai pengelola bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) mendapat tanggapan Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT.

Walikota menegaskan, keterlambatan pembayaran gaji harusnya tidak boleh terjadi. Ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memprioritaskan bus TMP.

"Saya akan evaluasi. Benar atau tidak. Tapi ini tidak boleh terjadi. Tentunya kepada jajaran pemerintah kota, terutama pak sekda dan juga BPKAD mesti paham. Itu pelayanan, apapun kondisinya itu harus kita utamakan," tegas Walikota, Selasa (31/12/2019).

Walikota juga meminta perusahaan daerah yang mengelola bus TMP agar memberikan pengertian kepada para karyawan.

"Berikanlah pengertian kepada teman-teman, bersabarlah. Pemerintah tidak akan lepas tangan. Kita akan usahakan. Berutang pun harus kita lakukan, demi untuk itu (bus) bisa berjalan," jelasnya.

Ia menyebut akan menanyakan langsung kepada OPD terkait ataupun Sekda Kota Pekanbaru terkait persoalan ini.

"Melalui ini saya, teguran kepada SKPD yang mengelola keuangan. Ini tidak boleh terjadi mestinya dan juga sekda tentunya. Karena anggaran itu managernya itukan sekda," tegasnya.

Disinggung ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini, Walikota mengakui memang akhir tahun ini devisit.

"Devisit ini kita maklumi juga, di triwulan IV, baik dari transfer pusat, mapun juga provinsi, ini tidak dapat ditunaikan di triwulan IV. Nanti masuknya di triwulan I. Kepada operator, berikan pemahanan kepada teman-teman," jelasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekanbaru M Noer MBS saat dikonfirmasi mengatakan akan menanyakan lagi seperti apa kondisinya. Sekda sendiri saat ini mengaku sedang dinas luar kota.

"Kita tanya lagi lah ya. Memang sudah ada usulan dana, sebagian sudah kita kucuran. Secara profesional kan perusahaan daerah. Saya cek lah dulu ya. Apa ada nyangkut-nyangkutnya. Tapi memang kemarin belum semua dicairkan," jelasnya.

Informasinya, kata dia, sebagian sudah (dicairkan). "Belum saya dinas luar. Makanya nanti saya akan tanya entah ke BPKAD atau asisten II," jelasnya.