Masrul Kasmy
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membeberkan enam prioritas pembangunan daerah di Provinsi Riau tahun 2022.
Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Masrul Kasmy dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (10/2/2021).
Enam prioritas pembangunan daerah tahun 2022 itu yakni, industri, pertanian, pariwisata, insfrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
Masrul Kasmy mengatakan, untuk mencapai target pembangunan Provinsi Riau, maka enam pembangunan didorong dengan arah kebijakan strategis.
Lebih lanjut Masrul merincikan arah kebijkan enam prioritas pembangunan tersebut. Pertama prioritas industri dengan arah kebijakan memfokuskan dalam memperbaiki iklim dan promosi investasi, meningkatkan peran BUMDes dalam pengelolaan usaha desa, dan meningkatkan produksi hasil industri.
Kedua pertanian, dengan arah kebijakannya yaitu menjamin distribusi keamanan dan kualitas bahan pangan dan meningkatkan produksi pertanian.
Ketiga pariwisata, dengan arah kebijakannya yaitu meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, meningkatkan aksebilitas menuju destinasi wisata, meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata, mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu dan meningkatkan kompetensi wirausaha muda.
Keempat infrastruktur, dengan arah kebijakannya yaitu memantapkan jalan dan jembatan, memantapkan pelabuhan, mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas.
Selain itu, meningkatkan akses dan insfratruktur energi keseluruh wilayah, meningkatkan insfratruktur kawasan pemukiman kumuh, meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/ banjir, meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana dan meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi.
Kelima SDM, dengan arah kebijakannya yaitu meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya," tambahnya
Keenam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, dengan arah kebijakannya yaitu meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik, meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan.
"Kami berharap melalui forum menghasilkan ide-ide inspiratif inovatif yang dapat dipaduserasikan dengan berbagai program, dan kegiatan pembangunan sehingga dapat dilakukan secara transparan, efisien, terukur dan berkelanjutan. Karena ini penting dan strategis dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Riau tahun 2022," tukasnya. (ADV)
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |