PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Riau asal Indragiri Hulu (Inhu), Manahara Napitupulu menyayangkan gagalnya realisasi Rumah Layak Huni (RLH) di tahun 2021 untuk Inhu.

"Kita tanya langsung ke Pemkab, katanya nomenklaturnya mereka tidak sama dengan nomenklatur Pemprov. Namun, alasan yang paling kurang pas adalah data hasil survey di Dinas PUPR provinsi tak sesuai dengan data yang dimiliki di Dinas Sosial Inhu. Ini karena Dinsos Inhu tidak updating data," kata Manahara, Ahad (10/10/2021).

Politisi Demokrat ini mengatakan, bahwa pihaknya tahu betul seperti kejadian beberapa tahun lalu, dimana, penerima Raskin atau Rasta banyak kepala desa yang berat hati untuk memberikannya.

"Karena apa, karena tidak ada updating data, dari desa diajukan ke Pemkab data update. Tapi di pemkab tak berubah. Sudah toke sawit masih juga ada yang dapat Raskin," cakapnya lagi.

Hal tersebut pula yang menjadi persoalan di RLH tahun ini, data provinsi ini adalah pengajuan data dari proposal desa, seharusnya Pemkab Inhu menyesuaikan. Maka kita lihat, Pemkab yang tak berpihak pada kesulitan masyarakat. Jadi terlalu Politis ini, kita harus satu persepsi seharusnya," tukasnya.

Untuk diketahui, selain Inhu, ada dua Kabupaten lain yakni Kuansing dan Siak yang menolak RLH tersebut.