PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto yang merupakan anggota DPRD Dapil Dumai, Meranti, Bengkalis angkat bicara terkait terjadinya gesekan antara Walikota Dumai dengan Gubernur Riau Syamsuar, yang disebut tidak mengakomodir proposal dari Pemko Dumai terkait anggaran penanganan banjir di APBD Riau 2022.

Hardianto mengatakan, bahwa untuk Dumai tetap ada plotting anggaran, namun memang ada usulan yang tak diakomodir. Namun Hardianto mengaku bahwa dirinya sebagai pimpinan DPRD Riau serta Dapil Dumai tidak mengetahui adanya usulan tersebut.

"Jujur saja, kami tidak tahu (proposal anggaran). Saya tidak tahu apa itu, karena tak pernah dikomunikasikan ke kita. Kalau dikomunikasikan ke personel anggota DPRD yang dapil Dumai yang lain, saya tidak tahu. Kalau saya tahu pasti akan jadi perhatian, apalagi saya pimpinan DPRD, dan saya berasal dari Dumai," kata Hardianto, Kamis (10/3/2022).

Namun, Hardianto mengatakan, bahwa dirinya akan segera mengkomunikasikan hal tersebut ke Pemprov Riau, untuk mengetahui lebih jauh terkait persoalan tersebut.

"Sebenarnya ada apa, kenapa ribut ribut di media. Saya sarankan kita semua duduk semeja. Antara pihak terkait, kadang-kadang persepsi politik kita kan tak selalu satu persepsi, itu manusiawi. Yang paling penting kita punya itikad baik dan mau duduk semeja, pasti ada jalan," ujarnya.

"Saya rencanakan, coba komunikasikan ini ke Pemprov, ke Bappeda. Ada apa sebenarnya? Saya sendiri tidak paham. Saya yakin Pak Wali dan Pak Gubernur punya keinginan yang sama, bagaimana persoalan masyarakat selesai. Apakah ini terkait usulan yang tak sampai, atau usulan sampai tapi tak di-follow up oleh pemprov, atau udah di-follow up Pemprov tapi tak diakomodir karena anggaran kurang. Makanya kita mau clearkan," cakapnya lagi.

Politisi Gerindra ini mengatakan, bahwa memang di Dumai, persoalan banjir adalah persoalan prioritas.

"Sebenarnya persoalan banjir ini, saya sudah menginisiasi penuntasannya di 2017 sewaktu saya ketua Komisi D waktu itu. Saya kumpulkan Pemko Dumai dan Pemko Pekanbaru untuk menginisiasi pilot project, karena dua kota ini sering terjadi banjir. Waktu itu kesepakatan kita di 2017, bahwa dua pemko ini menyiapkan grand design penanganan banjir. Namun, saat itu di 2018 saya mundur dari DPRD karena maju Pilgubri sehingga di Komisi D waktu itu tidak dilanjutkan. Tujuan kita saat itu, supaya dimana ranah kebijakan provinsi bisa masuk di situ, dan mana yang kewenangan APBD kota masuk di situ. Supaya penanganan banjir ini dilakukan secara komprehensif, tak lagi meraba - raba," cakap Hardianto.

Lebih jauh, dengan ribut-ribut saat ini, kata Hardianto semoga menjadi jalan agar persoalan banjir tersebut dapat dicari jalan keluarnya.