Minggu, 29 Januari 2023

Breaking News

  • Terbukti Kolusi, Mantan Rektor UIN Suska Riau Divonis 2 Tahun 10 Bulan Penjara   ●   
  • Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Waspada!! Awal Tahun 2023 Sejumlah Daerah di Riau Ini Berpotensi Terjadi Karhutla   ●   
  • Awal 2023, Penularan HIV/AIDS di Riau Beresiko Alami Kenaikan   ●   
  • 24 Desa di Riau Masuk Kategori Desa sangat Tertinggal, Mayoritas di Kampar   ●   
  • 12.966 Wisatawan Kunjungi Siak Sepanjang Libur Nataru   ●   
  • Tiga ASN Pemprov Dipecat Tidak Hormat Sepanjang 2022   ●   
  • Proses Tahap II Mandek, Tersangka Karhutla PT BMI tak Kunjung Diadili   ●   
  • 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Pemprov Riau   ●   
  • Jalan Rusak di Riau Capai 1.035 Km, Gubernur Akui Jadi 'PR' 2023
Bapenda dan NasDem

CAKAP RAKYAT:
Surat Teguran Gubernur Riau
Kamis, 17 November 2022 10:27 WIB
Surat Teguran Gubernur Riau

(CAKAPLAH) - Maret 2022 silam, beberapa media elektronik mengabarkan tentang Bupati Meranti, H. Muhammad Adil, S.H., M.M., menagih janji 200 Milyar Rupiah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk dana pembangunan kabupaten termuda di Riau tersebut.

Langkah alumni Universitas Lancang Kuning (UNILAK) itu, didukung oleh pendahulunya, Drs. H. Irwan Nasir, M.Si., menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Meranti saat ini sudah betul.

Dikatakannya, seperti dikutip oleh situs Riau Antaranews (dot) com, tanggal 31 Maret 2022 yang kami akses kembali tanggal 16 November 2022, “Apa yang dikatakan Haji Adil itu betul. Kalau hanya mengandalkan APBD Meranti untuk membangun, bisa-bisa seribu tahun lagi baru terwujud. Dan persoalan semacam inilah yang membuat saya selalu teriak-teriak ke provinsi dan pusat di media sewaktu jadi bupati dulu. Karena APBD yang hanya Rp1,1 triliun lebih tidak akan cukup untuk membangun Kepulauan Meranti ini," ungkapnya dalam berita yang berjudul “Tagih janji Gubri akan beri Rp200 miliar untuk Meranti, Irwan ungkap pertemuan masa lalu.”

Dalam beberapa kesempatan, di berbagai media, Bupati yang baru saja mengundurkan dari dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menyampaikan bahwa, apa yang dilakukannya belakangan ini, merupakan bentuk protes kepada Gubernur Riau, karena wilayahnya merasa dianaktirikan. Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran, sebagaimana dikutip dari detik (dot) com Sumut tanggal 11 November 2022 mengungkapkan bahwa, tahun ini, Pemkab Kepulauan Meranti hanya mendapatkan bantuan sebesar Rp 3,8 miliar dari Pemprov Riau, padahal total APBD nya mencapai Rp 10 triliun.

Puncaknya, Bupati Meranti beserta jajaran Camat dan lurahnya tidak hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lurah dan camat se-Riau di Hotel Grand Central Pekanbaru, Selasa (8/11/2022), sebagaimana yang ditulis dalam laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Riau. Laman ini dalam penjelasan profilnya dikelola oleh Pemrov Riau dengan pola penyediaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Syahdan, tanggal 10 November 2022, Gubernur Riau mengirimkan Surat Teguran kepada Bupati Kepulauan Meranti dengan nomor 080/PEM-OTDA/6814, yang dipublis oleh website resmi Pemrov Riau, riau (dot) go (dot) id, tanggal 14 November 2022, dengan judul “Biro Tapem: Gubri Layangkan Surat Teguran ke Bupati Meranti Sejak Jumat Lalu.”

Surat Teguran Gubernur Riau

Seperti yang dimuat dalam website resmi Pemprov Riau, isi surat teguran Gubernur Riau ke Bupati Kepulauan Meranti tertanggal 10 November 2022 dapat kami muat sebagai berikut:

Sehubungan dengan radiogram Gubernur Riau Nomor 080/PEM-OTDA/4732 tanggal 21 Oktober 2022, dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut,
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Pasal 67 ditegaskan bahwa "Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi
Huruf "Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
Huruf d " Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 91 ayat (1) ditegaskan bahwa " Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 91 ayat (2) point a ditegaskan bahwa," Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupatan/kota.

Dalam rangka pemantapan penyelenggaraan pemerintah daerah serta menyamakan persepsi dalam mengatasi permasalahan, tantangan dan langkah-langkah perbaikan sesuai program dan kegiatan prioritas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Gubernur Riau selaku wakil pemerintah pusat di daerah mengundang Bupati/Walikot, Camat dan Lurah dalam acara Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota, Camat dan Lurah sekaligus pengarahan oleh Mendagri tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Selasa 8 November 2022 di Hotel Grand Central Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam radiogram diatas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan data kehadiran peserta, kami tidak melihat kehadiran saudara beserta camat dan lurah dalam agenda tersebut. Untuk itu kami minta klarifikasi saudara atas ketidakhadiran dalam acara dimaksud dalam kesempatan pertama.

Demikian disampaikan atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Teguran, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah awalnya disebut pada pasal 68, diberikan kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang tidak menjalankan program strategis nasional. Yang dimaksud dengan “program strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan atas UU. No. 23/2014 pasal 67 ayat f).

Sementara itu, kata “klarifikasi” dalam undang-undang dimaksud, disebutkan sebanyak 4 (empat) kali; pasal 82 ayat 5 dan 6, pasal 100 ayat 4, dan pasal 153 ayat 4. Yang keseluruhannya merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Surat teguran yang disampaikan oleh Gubernur Riau berisikan tentang pasal-pasal kewenangan serta fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimilikinya. Persoalannya, apakah kemudian surat ini sudah dapat dianggap tepat disebut sebagai surat teguran sebagaimana yang tertuang dalam perihal surat? Atau malah dapat dianggap sebagai surat permintaan klarifikasi, sebagai sebagaimana yang termaktub dalam paragraf penutup surat?

Teguran juga dikenal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Hal ini tentulah sebagai pedoman teknis kedua pasal UU. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dikutip dalam surat Gubernur Riau kepada Bupati Kepualauan Meranti.

Kata “teguran” dalam Permendagri 12/2021, disebutkan pada pasal 10 ayat “c”, “d”, dan “g” yang merupakan bagian tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GGWP) yang memiliki unit kerja sekretariat dan unit kerja lainnya (maksimal 5 unit kerja), berfungsi membantu GWPP dalam memberikan teguran kepada Bupati/Walikota yang melakukan tindakan sebagai berikut:

Tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (sebagaimana tercantum pada ayat “c”);

Berdasarkan laporan DPRD atas tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi (ayat “d”); dan

Tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik (ayat “g”).

Menyoal surat Gubernur diatas, ketika disandingkan dengan Permendagri 12/2021, yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah Bupati Kepualaun Meranti telah melakukan salah satu dari 3 (tiga) perbuatan diatas yang dapat dikenakan sanksi teguran tertulis? Dari ketiga hal diatas, jika termaktub dalam agenda Rakor, satu-satunya yang mendekati adalah, Bupati Kepulauan Meranti melakukan tindakan pertama, sehingga dapat diberikan teguran tertulis.

Namun, sesuai dengan namanya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, Rapat Koordinasi yang ditaja oleh Gubernur Riau, sepengetahuan yang kami baca, tidak bersangkut-paut dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Jika memang Gubernur Riau menganggap surat yang telah dikirimnya kepada Bupati Kepualauan Meranti merupakan surat teguran (pertama), maka hal ini menurut kami merupakan sebuah penafsiran Undang-undang yang keliru, serta tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan undang-undang dimaksud, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permendagri 12/2021.

Semoga Gubernur Riau segera menyadarinya.

Penulis : Rinaldi, S.Sos, Alumni Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
Editor : Yusni
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20
Minggu, 31 Oktober 2021
Arzetti Dukung Pemerintah Sosialisasikan Bahaya BPA

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Senin, 12 Desember 2022
Kapolda Riau Resmikan Kantor Pelayanan Terpadu Polres Rohil di Bagansiapiapi
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 28 Januari 2023
BMKG Ungkap Sebab Banjir Rob di Pesisir Riau, Warga Diimbau Tetap Waspada
Sabtu, 28 Januari 2023
Pimpin Pordasi, Alfedri Optimis Majukan Olahraga Berkuda di Riau
Sabtu, 28 Januari 2023
Lantik Pengurus Lembaga Laskar Pagar Negeri, Gubri Ingatkan Jaga Marwah dan Persatuan
Sabtu, 28 Januari 2023
Muscab X PP Kota Pekanbaru Sukses Digelar, Iwan Pansa: Kami Siap Bersinergi Bersama Pemerintah

Serantau lainnya ...
Selasa, 24 Januari 2023
Si Kembar Atlet Sepatu Roda Rohul Raih Gelar Perdana 2023
Jumat, 20 Januari 2023
Masakan Dapur Lapas Pekanbaru Resmi Bersertifikasi Halal dari MUI
Rabu, 18 Januari 2023
Royal Century Purwodadi Menjawab Hunian Impian Setiap Orang
Selasa, 06 Desember 2022
Kotak Baca Gairahkan Lagi Literasi di Pekanbaru

Gaya Hidup lainnya ...
Selasa, 08 November 2022
Festival Halloween Itaewon Tewaskan 154 Orang, Ini 4 Festival Berdarah Lainnya yang Tercatat dalam Sejarah
Senin, 05 September 2022
Merindu Wajah Indah Pekanbaru, Muflihun Optimis Raih Piala Adipura
Senin, 29 Agustus 2022
Peringatan HUT RI Ke-77 Jadi Momentum Refleksi Perjuangan Para Pendiri Bangsa
Selasa, 16 Agustus 2022
GALERI FOTO: Dalam Rangka Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau, Ribuan Masyarakat Hadiri Dzikir Akbar Bersama Ustaz Das'ad Latif

Advertorial lainnya ...
Senin, 16 Januari 2023
Asyik, Layar Samsung Galaxy Z Fold 5 Bakal Minim Kerutan
Sabtu, 14 Januari 2023
30 Anggota API BPD Riau Ikuti Kelas Digital Marketing
Rabu, 04 Januari 2023
Setahun Pasca Merger, IOH dan Twimbit Luncurkan Hasil Riset Empowering Indonesia 2023
Senin, 02 Januari 2023
Pemkab Meranti Kini Miliki Command Center yang Himpun Semua Data

Tekno dan Sains lainnya ...
Senin, 23 Januari 2023
Direktur Kemenkes Minta Layanan Kanker dan Jantung di RSUD Arifin Achmad Riau Ditingkatkan
Minggu, 01 Januari 2023
Gubri Ajak Orang Tua Awasi Anak dari Bahaya Narkoba
Selasa, 20 Desember 2022
RSJ Tampan Raih Akreditasi paripurna Bintang 5
Minggu, 11 Desember 2022
Gelar Seminar Hari Disabilitas, RSIA Zainab Berkomitmen Jadi Pusat Layanan Anak Penyandang Disabilitas

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 20 Januari 2023
Waka DPRD Riau Hardianto Raih Gelar Magister Manajemen dari Sekolah Pascasarjana Unilak
Rabu, 18 Januari 2023
Syamsuar, Ganjar hingga Risma Hadiri Pelantikan Rektor IPB
Selasa, 17 Januari 2023
Mahasiswa IPB Goes to School ke 80 Sekolah di Riau
Sabtu, 14 Januari 2023
Sekolah Pascasarjana Unilak Gelar Seminar Nasional, Angkat Tema Hukum, Manajemen dan Lingkungan

Kampus lainnya ...
Rabu, 09 November 2022
Wijatmoko Rah Trisno Pimpin Forum CSR Provinsi Riau
Rabu, 12 Oktober 2022
BDI EMP Bersama Bakrie Amanah Salurkan Santunan Pendidikan Tahap II
Senin, 10 Oktober 2022
Wujudkan Kota Dumai Bersih, BRK Syariah Bantu Pengadaan Sarana Angkutan Sampah Lewat Program CSR
Minggu, 09 Oktober 2022
BSI dan BSI Maslahat Bantu Pembuatan Sumur Bor Yayasan Al Muslimin Dumai

CSR lainnya ...

APRIl - Imlek 2023
Terpopuler
PCR 2023
Foto
Khas Hotel November 2022
Nataru 2022 April.RAPP
Selasa, 10 Januari 2023
Luna Maya Buka Suara Soal Kabar Menikah dengan Gading Marten
Selasa, 06 Desember 2022
Bukan dengan Istri, Shah Rukh Khan Umrah Didampingi Bodyguard
Sabtu, 26 November 2022
Indra Prasta Simpati Gempa Cianjur, Lelang Gitar Kesayangan
Senin, 21 November 2022
Blak-blakan Nia Ramadhani kepada Merry Riana; Terjerat Kasus Narkoba Jadi Mukjizat Bagi Pernikahanku

Selebriti lainnya ...
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Jumat, 02 Desember 2022
Lima Waktu Mustajab untuk Berdoa
Jumat, 02 Desember 2022
Amalan Hari Jumat yang Disunnahkan Rasulullah
Jumat, 18 November 2022
Pegadaian Tawarkan Produk Arrum Haji, Cicilan hanya Rp22 Ribu Perhari
Senin, 31 Oktober 2022
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Taja Peringatan Maulid Nabi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www