PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengikisan daratan atau abrasi di pulau terluar khususnya yang berada di Provinsi Riau semakin parah. DPRD Riau mengungkap, dalam satu tahun ada sekitar 60 meter daratan yang amblas ke lautan.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyebut kondisi itu harus jadi perhatian pemerintah, terutama di wilayah Bengkalis. Kata dia, pulau terluar Bengkalis ini menjadi penanda 200 mil laut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang menandai otoritas negara atas hak kekayaan alam hasil laut.
"Setahun itu bisa mencapai 50-60 Meter daratan tergerus ke laut. Ini masalah kedaulatan. Jika daratan terus turun, ZEE kita berkurang, laut internasional kita berkurang. Negara harus hadir," kata Hardianto, Rabu (23/11/2022).
Politisi Gerindra itu menyebut, dalam kunjungan resesnya ke Pulau Bengkalis, ada beberapa desa yang berada di sekitar pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Warga di lokasi itu mengeluhkan abrasi yang sangat parah.
Dampak sosial pun menjadi salah satu efek paling buruk dari abrasi tersebut. Masyarakat di sekitar pantai mulai terganggu kualitas hidupnya.
"Ini dampaknya luas, tidak hanya tanah dan rumah, ekonomi masyarakat terganggu. Petani di beberapa desa kebunnya tidak bisa dikelola karena abrasi dan lahannya terendam air laut," ungkap Hardianto.
Ia mengaku pusing melihat langsung kehancuran tersebut. Namun tidak berdaya lantaran kapasitas keuangan Provinsi yang terbatas.
"Ini memusingkan kita semua. Kondisi realnya kita tahu, tapi dari segi anggaran kita tidak mampu. Dana yang dibutuhkan untuk membangun tanggul, pemecah gelombang ini tidak sedikit. Sementara kita ketahui APBD kita terbatas. Sektor lain juga perlu kita tangani," papar Hardianto.
Hardianto menyebut, permasalahan abrasi ini juga merupakan masalah pemerintah pusat. Kata dia, pemerintah pusat berkomitmen mengatasi abrasi sepanjang pesisir Riau lebih kurang 176 kilometer di Pulau Rupat, Bengkalis, dan Rangsang.
Lanjut dia, kondisi ini seharusnya menjadi perhatian lebih. Ia mengaku kecewa atas komitmen pemerintah padahal kedaulatan negara terancam digerus ombak, disaksikan rakyatnya yang kehilangan kehidupan hari demi hari.
"Kita kecewa, bahwa yang ditangani hanya 800 meter hingga satu kilometer. Ini tidak menjawab tuntutan kebutuhan penanganan abrasi. Ini kan daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah luar, kita menuntut konsistensinya pemerintah pusat menangani abrasi," kata dia.***
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |