JAKARTA (CAKAPLAH) - Pemerintah menganggarkan Rp120 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 untuk anggaran dana desa. Jumlah ini naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp60 triliun.

Saat awal diluncurkan, dana desa hanya dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya dana desa ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan meningkat pada tahun ini menjadi sebesar Rp60 triliun.

Karena jumlahnya yang cukup besar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta masyarakat turut serta dalam penggunaan dana desa. Hal itu bertujuan agar dana desa bisa digunakan secara maksimal dan benar-benar untuk kepentingan desa.

"Pemerintah telah memberikan dana desa itu Rp60 triliun. Dengan masing-masing desa dapat Rp800 juta. Jadi masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menentukan dana desa itu untuk apa," ujarnya dalam sebuah diskusi Forum Merdeka Barat di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Selain itu, lanjut Eko, masyarakat juga bisa ikut serta mengawasi agar tidak ada penyelewengan terhadap dana desa oleh kepala desa. Jika ditemukan penyelewengan, masyarakat bisa langsung melaporkan kepada pemerintah melalui satgas dana desa ataupun kepada Kementerian Desa secara langsung. "Masyarakat juga harus membantu mengawasi kalau ada keganjilan nanti bisa hubungin 1500040," jelas Eko.

"Buat kepala desa juga jangan takut, jika ditemukan upaya kriminalisasi bisa menghubungi nomor yang sama nanti kita akan berikan pendampingan hukum. Hal ini agar menghindari ketakutan untuk kepala desa yang jujur dan bagus agar tidak ada kriminalisasi," imbuhnya.