PEKANBARU (CAKAPLAH) - Delapan mobil dinas listrik yang dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mulai diserahkan untuk dipergunakan para penerimanya, Senin (3/4/2023). Per unit mobil ini bernilai hingga Rp1,3 miliar. Maka totalnya mencapai Rp10,4 miliar.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Riau Tito Handoko menyebut Pemprov Riau seharusnya melihat dulu urgensi pengadaan mobil dinas itu, prioritas atau tidak. Kata Tito, Pemprov Riau punya banyak kendaraan dinas. Bisa dilihat di belakang Rumah Dinas Gubernur.

"Banyak kendaraan dinas yang tidak terpakai, tidak digunakan, tidak termanfaatkan. Lalu ujug-ujug 2023, melalui penganggaran yang sudah dilakukan, mengadakan pengadaan mobil dinas baru, listrik lagi, yang nilainya fantastis. Itu kan menyangkut kelayakan atau kepatutan, terhadap kondisi sekarang yang serba sulit," kata Tito, Senin (3/4/2023).

Menurutnya, pengadaan kendaraan itu tidak tepat, lantaran, barang yang ada saja tidak termanfaatkan. Kemudian melakukan pengadaan barang baru yang nilainya fantastis dan biaya operasionalnya juga belum dapat diukur.

"Walau pun memang sesuai instruksi presiden itu kalau pengadaan mobil dinas diarahkan ke mobil listrik. Poinnya bukan itu, poinnya kelayakan atau kepatutan pembelian kendaraan dinas itu sendiri di tengah kondisi ekonomi kita yang sedang morat marit. Kemudian banyak kendaraan dinas di Pemprov itu yang belum termanfaatkan dengan optimal," kata dia.

Harusnya, kata Tito, pengadaan itu dipertimbangkan juga kondisi yang ada. Banyak hal yang harus dilakukan selain pengadaan mobil dinas yang sangat fantastis itu.

"Misalnya peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, Puskesmas. Ini pengadaan kendaraan fantastis yang tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung tidak ada," paparnya.

Ia menambahkan, pengadaan mobil dinas itu tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Karena memang, kebijakan membeli mobil baru itu tidak menyentuh langsung kepada masyarakat.

"Itu yang harus menjadi catatan kita bersama. Pengadaan barang yang fantastis tapi tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya sama saja dengan pemerintah memenggal leher rakyatnya sendiri," kata dia.