PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tak hanya mendapatkan penolakan dari mahasiswa, rencana penerapan pemungutan parkir di sekitar kampus Universitas Riau (Unri) tepatnya di Jalan Binakrida, juga mendapatkan penolakan dari pedagang.

Tak hanya dari pedagang makanan, namun penolakan juga datang dari warga yang membuka usaha di lokasi tersebut. Mulai dari usaha fotocopy, usaha laundry, usaha warung dan lain sebagainya. Kebanyakan dari mereka mengatakan khawatir omset akan turun dan tidak ada mahasiswa yang membeli.

"Ya khawatir tentu ada. Siapa yang nggak khawatir. Kalau sempat itu diterapkan, nanti mahasiswa di sini jadi gak mau makan di tempat saya karena harus bayar parkir. Siapa yang rugi, kan kami juga para pedagang," ujar salah seorang penjual makanan di Jalan Binakrida, Ahad (05/11/2023).

BACA : Tolak Parkir di Area Kampus UNRI, BEM Faperta: Dishub Tak Tahu Medan, Area Mahasiswa Pun Dipungut

Ia mengatakan, kebanyakan yang tinggal di daerah Binakrida ini memang mahasiswa. Karena memang lokasinya dekat dengan kampus, sehingga banyak kos-kosan.

"Ini langganan saya memang paling banyak itu mahasiswa. Namanya mahasiswa saya juga paham, bagaimana mereka itu kebanyakan jauh dari orangtua. Tentu harus berhemat. Kalau lah harus setiap parkir di sini diminta bayar Rp2 ribu ya pasti berat lah," cakapnya.

Hal senada disampaikan salah seorang penjual minuman yang tak jauh dari gerbang masuk Unri dari arah Binakrida. Dirinya mengatakan beberapa hari terakhir memang sempat ramai soal rencana adanya pungutan parkir di sepanjang Jalan Binakrida.

"Memang ramai kemarin. Apalagi di Instagram. Itu di gerbang kemarin ada juga yang pasang spanduk penolakan. Tapi sekarang sudah lepas, nggak tau siapa yang melepas," ujarnya.

Ia mengatakan sebenarnya terkait persoalan parkir ini tergantung juga dari pemilik usahanya. Kalau memang tidak mau, harus tegas dan menolak atas aturan tersebut.

"Tolak saja, nanti kan tukang parkirnya nggak bakal jagain di depan tempat usahanya. Lagian aneh-aneh aja kawasan kampus kok mau dibuat tarikan parkir. Bingung juga sih," ungkap gadis berjilbab yang mengaku masih mahasiswa baru ini.

Ia berharap, kebijakan seperti ini hendaknya jangan asal main diterapkan saja. Jangan hanya mementingkan retribusi saja, tapi harus mementingkan orang banyak.

"Pemerintah jangan cuma mikirin uang masuk untuk daerah saja. Masyarakat juga harus dipikirkan, apalagi mahasiswa. Kawasan sini memang ramai, tapi ini kawasan mahasiswa lho, masak iya mau dipungut parkir juga. Mudah-mudahan ini tak diterapkan lah," pungkasnya.

Sebelumnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Riau (Unri) dengan tegas menolak rencana penerapan pemungutan parkir di sekitar lokasi kampus. BEM Faperta juga sudah memasang spanduk penolakan di gerbang masuk Unri dari arah Jalan Binakrida.

"Kita kemarin memasang spanduk penolakan itu," ujar Ketua BEM Faperta Unri, Khariq Anhar, saat dihubungi CAKAPLAH.com, Ahad (5/11/2023).

Ia mengatakan penolakan dilakukan karena tidak semua mahasiswa itu banyak uangnya. Apalagi sehari-hari mereka sering makan di area Bina Krida dan juga Manyar Sakti yang memang itu lokasinya tak jauh dari kampus Unri.

"Kalau kami dari kawan-kawan Faperta dan juga mahasiswa Unri menolak itu. Kami tak semuanya merupakan orang yang mampu. Kalau harus menghabiskan uang untuk bayar parkir ya tak maulah. Apalagi kami sering kali makan di wilayah itu, jadi apabila diberlakukan parkir tentu lebih membebani mahasiswa," cakapnya.

Ia menilai pihak Dishub seperti tidak tahu medan atau lapangan. Di daerah situ terutama Manyar Sakti dan Binakrida kan banyak mahasiswa juga. Masak mau dikutip juga (parkir).

"Kalau memang nanti itu jadi diterapkan, kami akan memboikot. Maksudnya adalah ketika diterapkan parki disitu, kami tak akan mau makan disana. Kalau sampai nanti kami memboikot itu ya kasian juga pedagangnya. Makanya kami harap ini jangan sampai diterapkan," tegasnya.

Ia berharap kepada Dinas Perhubungan untuk tida sembarangan menerapkan pungutan parkir.

"Jangan sampai itu terjadilah. Kasihan juga nanti pedagang di sana kalau diterapkan, apalagi kalau jadi sedikit yang beli. Karena disana kan banyak UMKM, bukan pedagang besar," pungkasnya.**