DUMAI (CAKAPLAH) - Warga pemilik lahan kebun sawit di Kelurahan Gurun Panjang, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau, heboh dengan rusaknya puluhan hektar lahan milik mereka.

Perusakan di kebun sawit yang sudah produksi itu dilakukan oleh oknum yang tak dikenal dengan membawa nama salah satu perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Zulkarnain (48) yang akrab disapa Bang Kumis hanya pasrah dan meratap sedih, lahan perkebunan sawit berusia 7 tahun miliknya seluas 12 Ha rata dengan tanah dan dalam hitungan jam sudah berganti dengan tanaman akasia dari PT Satria Perkasa Agung (SPA).

"Saya sempat melawan, dan hampir khilap. Jika tak disadarkan rekan-rekan mungkin sudah jadi pembunuh," ujarnya kepada awak media saat berada dan berjaga-jaga di lahan perkebunan warga agar tidak dirusak pihak perusahaan.

Di samping itu ketua kelompok warga pemilik lahan Khaidir Ramsyah dan Suryadu yang saat ini telah berusaha dan mencoba untuk mencari solusi penyelesaian lebih kurang 255 Ha lahan perkebunan warga dengan bukti tanah kepemilikan  dari perangkat Desa Tanjung Leban kecamatan Bandar Laksamana Bengkalis bahkan RT hingga Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur Dumai.

Khaidir menjelaskan bahwa pihak perusahaan yang mengaku memiliki izin pengolahan lahan yang saat ini diduduki warga dengan izin dari kementerian tersebut, telah merusak tanaman dan perkampungan warga dengan dalil mereka punya izin pengolahan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis serta telah bekerja sama dengan Kelompok Tani Lengkung Sejahtera dengan pola bagi hasil tanaman kehidupan.

Anehnya lagi, menurut Khadir sosialisasi belum digelar oleh pihah PT SDA kepada warga Gurun Panjang, pihak perusahaan telah merusak tanaman warga dan perkampungan, setelah dirusak baru melakukan sosialisasi.

"Jujur, itu perusakan dan merugikan materi petani. Sebenarnya mau kami laporkan ke hukum, namun kami kumpulkan data lapangan. Siapa aktor di balik kerusakan ini," kata Khaidir dengan tegas.

Ketua Kelompok Tani Lengkung Sejahtera Azwanto saat ditemui di lapangan menjelaskan bahwa konflik yang terus menerus terjadi di wilayahnya menimbulkan kesepakatan antara warga dan perusahaan.

Dirinya juga menjelaskan dari 1.770 Ha yang diklim PT SPA seluas 524 Ha untuk masyarakat tempatan sesuai undang undang nomor 32 dan pasal 61 tentang agaria.

"Hingga terjadinya pengukuran lahan PT di lapangan karena ada masyarakat dan perkebunan yang masuk di wilayah Gurun Panjang, maka saya serahkan ke RT 09 Gurung Panjang Pak Dwi untuk melanjutkan pengukuran, hingga kerusuhan ini muncul di luar dugaan Kelompok Tani Lengkung Sejahtera," ujarnya.

Pihak Perusahaan PT SPA Sunarwan beberapa waktu lalu menjelaskan program MoU pola bagi hasil itu, tapi dirinya juga heran adanya perkebunan warga di lahan mereka, dan akan segera mencari kebenaran serta selusi. "Kita tak bisa melepaskan begitu saja lahan industri kecuali pihak Pemerintah yang mengintruksikannya," ujar Sunarwan yang sempat membikin suasana ricuh.

Ketua RT09 Gurun Panjang Dwi diduga juga mengetahui permasalahan ini.