Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Menurutnya, jika memang ada tambahan anggaran yang diajukan oleh Pemprov Riau, dan berbeda dari anggaran awal yang diajukan maka Pemprov Riau harus mempertanggungjawabkannya.
"Sepanjang anggaran yang diajukan tersebut sudah dihitung oleh pihak Konsultan dan bisa dipertanggungjawabkan tidak masalah," ujar politisi Demokrat ini, Rabu (16/11/2016).
Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rahmad Rahim, mengatakan membengkaknya anggaran tersebut sudah melalui kajian dari Konsultan.
Namun jika pihak DPRD menolak anggaran yang sudah diusulkan di APBD 2017, pihaknya tidak mempermasalahkannya. Karena memang anggaran yang dihitung oleh konsultan tersebut tidak serta merta anggaran tetap.
"Sampai sekarang belum ada statement resmi dari DPRD terkait penolakan anggaran yang kita ajukan. Kan masih ada pembahasan dengan Banggar (Badan Anggaran), hasil ini penghitungan dari konsultan, berapa pastinya akan dikosultasikan lagi dengan BPKP," ujar Rahmad Rahim.
Dijelaskan Rahmad Rahim, Bappeda, sama sekali tidak pernah menerima secara tertulis besaran anggaran hasil kajian dari konsultan, seperti yang disampaikan oleh mantan Kepala Dinas Bina Marga, Syafril Tamun, yakni sebesar Rp110 Miliar.
"Kami menerima secara tertulis dari konsultan itu sebesar Rp125 Miliar sampai selesai. Termasuk managemen konstruksinya Rp121 Miliar, dan diusulkan oleh Plt Binamarga Khairusa sebesar Rp66 Miliar ditahun 2017, karena menggunakan sistem multi years," tegas Rahmad Rahim lagi.
Namun anggaran sebesar Rp125 Miliar tersebut kata Rahmad Rahim, sifatnya baru pengusulan.
"Yang kita pegang adalah usulan terakhir, ada pembengkakan biarlah BPKP nanti yang memutuskan, ini baru pengusulan. Nanti kalau ada hasil dari pertemuan barulah di audit BPKP," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Siak IV, pada APBD 2017, dengan konsep tahun jamak.
Namun sayangnya anggaran yang diajukan oleh Pemprov Riau, berbeda jauh dengan anggaran yang telah diajukan pada tahun 2016 ini.
Anggaran yang masuk di APBD 2017 sebesar Rp126 Miliar, berbeda Rp16 Miliar, dari anggaran yang diajukan oleh Dinas Bina Marga yang saat itu diajukan oleh Kepala Dinas sebelumnya Syafril Tamun, sebesar Rp110 Miliar dengan konsep yang sama tahun jamak. (ck3)
Penulis | : | Bhimo |
Kategori | : | Politik |