PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau, Dadang Purwanto mengakui pihaknya melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan di APBD 2017 hingga Rp300 miliar.
"Memang ada beberapa kegiatan yang akan kita rasionalisasi tahun ini, mengingat penerimaan anggaran kita yang terbatas, jadi mesti harus dirasionalisasi," kata Dadang kepada CAKAPLAH.com, Jumat (28/4/2017).
"Kalau rencananya (rasionalisasi,red), saya kira sampai diangka Rp300 miliar. Karena kalau masalah infrastruktur ini harus dipaksakan harus dikerjakan, jutru akan menjadi hutang atau tunda bayar," sambungnya.
Menurutnya, rasionalisasi yang dilakukan tetap kepada kegiatan tak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena pihaknya tidak menginginkan terjadi tunda bayar kegiatan.
"Itu yang tak kita inginkan. Supaya pimpinan tidak meninggalkan hutang nantinya. Tapi kita akan pilah-pilah mana saja kegiatan yang harus dirasionalisasi," terangnya.
Dadang menambahkan, memang ada skenario rasionalisasi kegiatan, namun terlebih pihaknya akan sampaikan ke Gubernur Riau. Sehingga mana-mana saja kegiatan yang mesti dirasionalisasi agar tidak mengganggu program prioritas.
"Tapi tetap rasionalisasi mengarah kepada kegiatan tak bersentuhan dengan masyarakat. Ya misalnya kegiatan perjalanan dinas. Namun kalau kegiatan prioritas tatap kita utamakan, seperti pembangunan jalan, jembatan, rumah layak huni dan sebagainya," tandasnya.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Hadi |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan, Peristiwa |