BANGKINANG (CAKAPLAH) - Selasa (31/7/2018) adalah batas terakhir penyerahan perbaikan persyaratan serta pergantian bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk Pemilihan Umum tahun 2019 dari pengurus partai politik di Kabupaten Kampar. Hingga Selasa (31/7/2018) malam sekitar pukul 21.30 WIB Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar masih menunggu beberapa parpol untuk menyerahkan berkas perbaikan dan pergantian Bacaleg.

Anggota KPU Kabupaten Kampar Divisi Teknis Dahmizar ketika ditanya CAKAPLAH.COM, Selasa (31/7/2018) malam mengatakan proses perbaikan dan pergantian Bacaleg di KPU Kampar masih berlangsung. Masih sebagian parpol yang telah menyerahkan berkas perbaikan dan pergantian dan sebagian lagi masih dalam proses mengerjakan dan ada juga parpol yang belum menyampaikan konfirmasi.

Hingga malam ini pukul 21.00 WIB masih beberapa parpol yang telah menyerahkan berkas perbaikan yakni PKS, Golkar, Nasdem, Hanura, Gerindra, PAN, Demokrat dan PKPK.

Kemudian parpol yang masih sedang proses mengerjakan perbaikan adalah PKB, PDI-P, Garuda, PPP, PBB. "Kalau Perindo, PSI belum datang," terangnya.

Seperti diketahui, KPU memberikan batas waktu perbaikan dan pergantian Bacaleg hingga pukul 24.00 WIB malam ini.

"Kalau mereka tidak datang, berarti dia tak perbaiki syarat calon dan hanya klarifikasi kembali syarat calon yang sudah diberikan sebelum tanggal 13 Juli lalu. Berapa yang memenuhi itu ditetapkan menjadi DCS (Daftar Calon Sementara red). Yang belum memenuhi syarat berarti TMS, atau tidak memenuhi syarat, artinya tidak masuk DCS," terang Dahmizar.

KPU akan mengumumkan DCS mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 Agustus 2018. KPU Kampar akan melakukan verifikasi kembali tanggal 1 sampai 7 Agustus 2018.

"Yang memenuhi syarat kemarin plus yang memenuhi perbaikan akan ditetapkan sebagai DCS," katanya.

Dahmizar mengungkapkan, hanya 40 persen Bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat pada saat pendaftaran berkas Bacaleg oleh pengurus parpol di tingkat kabupaten yang ditutup pada Selasa (17/7/2018) lalu.

"Kalau kemarin hampir fifty-fifty tak memenuhi syarat, 40-60 persen. Tapi yang banyak kekurangan satu-satu berkas saja seperti SKCK nya belum, atau surat pengadilannya yang belum. Persyaratannya hampir dilengkapi. Karena satu yang kurang maka BMS (belum memenuhi syarat)," pungkas Dahmizar.