Ade AGus Hartanto
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Riau, Ade Agus Hartanto mengaku heran atas pernyataan politisi Partai Gerindra Husni Tamrin, yang mengkait-kaitkan pembagian jatah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dengan pemilihan presiden 2019.
Hal itu disampaikan Ade Agus terkait protes tiga partai di DPRD Riau, yakni Gerindra, PAN dan PKS yang tidak kebagian jatah pimpinan komisi di DPRD Riau. Ketiga partai tersebut pada Pilpres lalu merupakan partai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.
"Saya tak paham kenapa sampai dikatakan kubu 01 dan 02. Kan bisa dilihat sendiri, ada Demokrat di dalamnya. Jangan ini dijadikan bahan menyangkut pautkan kemana-mana. Dalam dinamika politik ini hal biasa," kata Ade Agus.
Ade Agus juga membantah pernyataan tiga partai tersebut tidak ada kebersamaan dalam penyusunan Alat Kelengkapan Dewan. Sebab sebelum disahkan telah ada dilakukan lobi-lobi politik. Bahkan seluruh fraksi di DPRD Riau telah diberi tempat dan porsi.
"Kalau disebut tak diberi bagian sama sekali itu salah karena oretan-oretannya ada. Kita beri porsi di semua fraksi namun tiga fraksi ini kurang berkenan dengan porsi yang diberikan sehingga tak menerima. Jadi, kalau tak diberi porsi sama sekali itu salah," papar Ade Agus.
Sekretaris DPW PKB Riau itu juga menyinggung soal pembagian AKD pada periode 2014-2019 lalu. Saat itu, kenang Ade, PKB, PDIP dan PPP diabaikan.
"Seingat saya dulu PKB, PDIP dan PPP yang ditinggalkan. Tapi kami tetap ikuti dan tetap mengirimkan nama karena itu merupakan sebuah kewajiban. Kita tak ada ributkan dan memboikot. Waktu itu gak ada soal KIH dan KMP koalisi Pilpres 2014 dibawa-bawa. Saat ini kita rangkul, tapi mereka kurang berkenan," paparnya lagi.
Lebih lanjut, Fraksi PKB, kata Ade berharap seluruh anggota DPRD kembali mengikuti jalannya mekanisme yang ada di lembaga legislatif tersebut.
"Kalau masih punya keinginan segala macam ya silahkan, tapi tak melanggar konstitusi yang berlaku," tukasnya.