Kamis, 13 Agustus 2020

Breaking News

  • KPK Tuntut Direktur PT Mitra Bungo Abadi 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Jalan Poros di Bengkalis   ●   
  • Bos Pertamina Gerah Diserang Gara-gara Harga BBM Tak Turun   ●   
  • 10 Staf DPR RI Dinyatakan Positif Covid-19   ●   
  • Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Riau Ditunda karena Covid-19   ●   
  • DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020   ●   
  • Kejaksaan Agung akan Periksa Jaksa Penuntut 2 Polisi Penyiraman Novel Baswedan   ●   
  • Kecewa Putusan Bebas Tiga WNA, Mahasiswa Demo PN Bengkalis   ●   
  • Bulan Depan Pemko Pekanbaru 'Lelang' Jabatan Sekda dan Kepala OPD   ●   
  • Hasto Akui RUU HIP Diusulkan PDIP   ●   
  • Infeksi Virus Corona di Seluruh Dunia Tembus 10 Juta Kasus
Yamaha 6 Agustus 2020

Kartu Prakerja Bermasalah, DPR Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi KPK
Jum'at, 19 Juni 2020 21:00 WIB
Kartu Prakerja Bermasalah, DPR Desak Pemerintah Jalankan Rekomendasi KPK

JAKARTA (CAKAPLAH) - Menanggapi 7 rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan indikasi penyimpangan pada Program Kartu Prakerja yang berpotensi mengakibatkan pada kerugian negara, Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid, mendesak pemerintah untuk melakukan rekomendasi KPK.

Menurut Jazilul Fawaid, indikasi penyimpangan itu sudah lama dicurigai. Hal itu terbukti selama ini banyak pihak menduga Kartu Prakerja banyak masalah, salah sasaran dan pengelolaan.

"Ternyata dugaan ini terkonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Saya yakin, KPK telah meneliti dengan cermat dan objektif. Karenanya DPR mendesak Pemerintah untuk menjalankan rekomendasi KPK itu," ujar Jazilul Fawaid, Jumat (19/6/2020) di Jakarta.

Jazilul Fawaid menilai rekomendasi KPK tersebut apabila diabaikan oleh Pemerintah, tidak hanya akan mengakibatkan kerugian Negara semata melainkan juga akan melahirkan kecurigaan publik terhadap Pemerintah. “Jika rekomendasi KPK itu diabaikan dapat menambah kecurigaan publik,” katanya.

Salah satu rekomendasi KPK yang dipandang sangat penting yakni agar pemerintah menyerahkan pelaksanaan Program Kartu Prakerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), serta melibatkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, adalah rekomendasi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh Pemerintah.

”Toh bila dialihkan kepada Kemenaker dan BNSP, itu juga merupakan bagian dari ranah eksekutif pemerintah. Dan, kita semua juga akan mengawasi kinerjanya,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan menemukan indikasi penyimpangan pada program Kartu Prakerja. KPK pun sudah melakukan kajian terkait program Pemerintah ini. Hasilnya, KPK menemukan 7 persoalan pengelolaan program Kartu Prakerja yang berpotensi mengarah pada kerugian negara. Selanjutnya KPK telah memberikan 7 rekomendasi itu kepada Pemerintah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, 7 rekomendasi itu sebagai berikut:

Pertama, peserta yang disasar pada whitelist atau pekerja terdampak Covid-19 tidak perlu mendaftar secara daring melainkan dihubungi Project Management Office (PMO) atau Manajemen Pelaksana Progam Kartu Prakerja sebagai peserta program.

Kedua, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

Tiga, komite agar meminta legal opinion ke Jamdatun, Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan 8 platform digital apakah termasuk dalam cakupan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah.

Empat, platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan (LPP). Dengan demikian, 250 pelatihan yang terindikasi memiliki potensi konflik kepentingan harus dihentikan penyediaannya.

Lima, kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring. "(Kurasi) agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.

Enam, materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.

Tujuh, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif. Misalnya, pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.

Penulis : CK7
Editor : Jef Syahrul
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Berita Terkait
Komentar
Berita Pilihan
Minggu, 28 Juni 2020
Video Jokowi Marah 18 Juni, Kenapa Baru Dirilis Sekarang?
Minggu, 28 Juni 2020
Keroyok 5 Polisi, 11 WNA Nigeria Ditangkap Polda Metro
Minggu, 28 Juni 2020
Ratusan Warga Uji Swab dan Rapid Test di Pasar Agus Salim, Ini Hasilnya
Minggu, 28 Juni 2020
Ini Penyebab PPDB Jalur Zonasi di Riau Banyak Diprotes
Sabtu, 27 Juni 2020
Unilever, Coca Cola Dkk Setop Iklan di Facebook, IG & Twitter
Sabtu, 27 Juni 2020
Putusan Sudah Inkrah, 1.300 Hektare Lahan Gondai Diminta Segera Dieksekusi
Kamis, 04 Juni 2020
Terungkap! Miliaran Rupiah Duit Korupsi Jiwasraya untuk Main Judi Kasino
Rabu, 03 Juni 2020
Chef Peterseli Kitchen Pekanbaru Wakili Indonesia di Kompetisi Chef International
Rabu, 03 Juni 2020
Curi Tiga Tandan Sawit untuk Beli Beras, Ibu Tiga Anak di Rohul Dihukum Percobaan
Selasa, 02 Juni 2020
PPDB SMA/SMK di Riau Dimulai 17 Juni
Selasa, 02 Juni 2020
Pasien Positif Sembuh dan Tidak Ada Tambahan, Pekanbaru Sudah Masuk Zona Kuning
AMSI
Topik
Jumat, 22 Maret 2019
Plastik Masih Menjadi Permasalahan Utama Pencemaran Lingkungan di Kuansing
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Rabu, 12 Agustus 2020
DPRD Sorot Peredaran Minol di Pekanbaru
Rabu, 12 Agustus 2020
Program Kejar Paket Solusi Karyawan Lanjutkan Pendidikan
Rabu, 12 Agustus 2020
Polsek Langgam Gelar Patroli dan Sosialisasi Protokol Kesehatan
Rabu, 12 Agustus 2020
Upaya PGN Tekan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kerja dan Mitra Kerja

Serantau lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Lebih dari 5 Juta Orang Berebut Dapatkan Air Jordan 1 x Dior
Rabu, 18 Maret 2020
7 Cara Liburan Murah nan Menyenangkan
Kamis, 05 Maret 2020
Cegah Virus Corona, Ini Dia Tips Dari Dompet Dhuafa
Minggu, 23 Februari 2020
Nikmati Perjalanan Wisatamu Dengan Bus Tiara Mas

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 17 Juli 2020
Teknik Perminyakan Pertama hingga Politeknik Terbaik: Lewat Edukasi, PT CPI Wujudkan Mimpi Anak Negeri
Selasa, 30 Juni 2020
Tips Jadi Pemimpin yang Sukses, VP PT CPI Bagi Ilmu di Seminar Virtual Migas Center
Senin, 29 Juni 2020
DPRD Riau Gelar Paripurna LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Riau Tahun 2019
Senin, 08 Juni 2020
Warga Rumbio Sumringah Didatangi Bupati Kampar dan Terima BLT

Advertorial lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Sony Bakal Berubah Nama?
Selasa, 30 Juli 2019
Telkomsel Bundling Smartphone 4G dengan Cashback hingga Rp2 Juta
Minggu, 21 Juli 2019
5 Keunggulan ASUS ROG Mothership, Laptop Gaming Rp130 Jutaan
Jumat, 19 Juli 2019
Dell Rilis Laptop Gaming G7 Seharga Rp27 Jutaan

Tekno dan Sains lainnya ...
Sabtu, 04 Juli 2020
Minta Disetop, Pakar Sebut Rapid Test Sangat Tak Akurat, Publik Rugi
Selasa, 12 Mei 2020
Cegah Penularan Wabah, Mahasiswa Kukerta Universitas Riau 2020 Bentuk Tim Relawan Covid-19
Kamis, 09 April 2020
Wangi Jahe Merah dan Kopi Petani Hutan Saat Pandemi Covid-19
Jumat, 20 Maret 2020
Golongan Darah 'O' Lebih Kebal Terhadap Corona, Benarkah?

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Rabu, 12 Agustus 2020
8 Mahasiswa UIR Terima Beasiswa Cendekia dari Baznas Pusat
Senin, 10 Agustus 2020
KKN Desa Palas Kunjungi PLUT-KUMKM Pelalawan
Senin, 10 Agustus 2020
Bupati Rohil Kirim 96 ASN Studi Lanjut ke PPs UIR
Jumat, 07 Agustus 2020
Hakikat Evaluasi Standar Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi

Kampus lainnya ...

Dapo Kanisya
Terpopuler
BSP Hut Riau ke-63
Foto
APRIL RAPP HUT Riau ke-36
Unilak Juli 2020
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan
Jumat, 20 Maret 2020
PKS Sindora Rohil Segera Beroperasi, Manajemen Siapkan Program CSR Jangka Panjang

CSR lainnya ...
Pemkab Siak New Normal 17 Juni 2020 Ok
Sabtu, 04 Juli 2020
Trending di Twitter, Maudy Ayunda Diduga Adu Mulut dengan Pria saat Live Instagram
Rabu, 01 April 2020
5 Fakta 'Aisyah Istri Rasulullah' yang Aslinya Lagu Cinta dari Malaysia
Rabu, 11 Maret 2020
Besok, Didi Kempot akan Goyang Ribuan Sobat Ambyar Pekanbaru
Selasa, 18 Februari 2020
Ashraf Sinclair Suami BCL Meninggal Dunia

Selebriti lainnya ...
Polres Rohul 27 Juni 2020
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
AMPI Riau
Sabtu, 04 Juli 2020
Batas Usia Daftar Haji Diminta Lebih Muda
Jumat, 12 Juni 2020
Ini Tiga Golongan yang Diberikan Ujian oleh Allah SWT
Rabu, 29 Mei 2019
Dewan: Bayar Zakat Fitrah Jangan Mepet Lebaran
Sabtu, 04 Mei 2019
Ketika Nabi Muhammad Diolok-olok

Religi lainnya ...
Pesonna Hotel Pekanbaru - April 2020
Indeks Berita
APRIL HUT KAMPARHUT Meranti APRILImlek 2019 RAPP
www www