PEKANBARU (CAKAPLAH) - Empat pemegang saham setujui pembangunan gedung 6 lantai PT Bumi Siak Pusako (BSP) pada tahun 2021. Persetujuan itu terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Jumat (18/9/2020) lalu.  

Empat pemegang saham yang menyatakan setuju yakni Pemerintah Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, serta Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pemegang saham gabungan mayoritas ini menyetujui dan meminta perusahaan tetap melanjutkan pembangunan gedung yang sudah dirancang sejak Syamsuar masih menjabat sebagai Bupati Siak itu.

Asisten II Setdakab Siak, Hendrisan selaku kuasa pemegang saham mayoritas mewakili Bupati Siak memimpin RUPS-LB PT BSP mengatakan, telah menyampaikan RUPS-LB tersebut bukan lagi konteks membahas jadi membangun atau tidak.

"Saya sampaikan ke pak Sekda Riau Yan Prana selaku kuasa pemegang saham mewakili pak Gubernur, dalam RUPS-LB ini bukan lagi membahas konteks bangun atau tidak bangun lagi, tapi karena tahap itu sudah kita lalui," kata Hendrisan kepada CAKAPLAH.com, Ahad (28/9/2020). 

Karena menurut Hendrisan, saat membahas rencana pembangunan gedung BPS, Pemprov Riau dan empat pemegang saham lainnya Pekanbaru, Kampar, Pelalawan dan Siak sudah setuju rencana pembangunan gedung lantai 6 itu. 

"Jadi RUPS-LB pada Jumat kemarin itu agendanya tahapannya membahas dua hal. Pertama membahas perekonomian prospek gedung itu kedepan, dan kedua memilih perbankan fatners. Kalau tahapan pembangunan baru dibahas sekarang. Apakah tidak membaca yang sebelum-sebelumnya?" tegasnya. 

Disinggung alasan Pemprov Riau tidak setujui pembangunan gedung itu tahun 2021 karena Covid-19, dan menyarankan pembangunan gedung tahun 2022.

"Memang karena Covid-19 harus pasrah tidak membangun. Kan perusahaan punya RKAP yang harus dipertanggungjawabkan ke pemegang saham," cetusnya.  

Bahkan, tambah Hendrisan, untuk pembangunan gedung BSP itu sudah ada FS (Fisibility Study), DED (Detailed Enginering Design), izin amdal, izin andal lalin, dan keselamatan penerbangan sudah disiapkan semua. 

"Makanya digelar RUPS-LB membahas 

perekonomian prospek gedung itu kedepan, sehingga gedung ini dibiayai oleh hasil sewa menyewa, bukan dibiayai oleh cash flow perusahaan. Jadi bukan konteks jadi membangun atau tidak, karena itu sudah dilalui sebelumnya," tegasnya. 

Ditanya apakah pembangunan gedung BSP tetap dilanjutkan, meski Pemprov Riau belum setuju gedung dibangun 2021?

"Insya Allah sesuai aman pemegang saham, perusahaan tetap melaksanakan pembangunan gedung itu pada 2021. Dan kami selaku pemegang saham mayoritas juga mendukung untuk itu. Karena perencanaan pembangunan gedung 6 lantai itu bukan satu atau hari, tapi sudah sekian tahun lalu," cakapnya. 

Berikut hasil RPUS-LB PT BSP disalah satu hotel Pekanbaru pada 18 September 2020: 

1. Menyetujui hasil kajian ke ekonomian gedung oleh KJPP Toto Suharto dan Partners. 

2. Memberikan persetujuan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagai agunan pinjaman bank.

3. Memberiakan kewenangan kepada direktur dan komisaris PT BSP dalam menunjuk patners perbankkan pembiayaan 70 persen gedung.

Rencana pembangunan gedung PT BSP ini sudah cukup lama dipersiapkan, bahkan ketika Syamsuar menjadi Bupati Siak (Gubernur Riau terpilih) sudah menyepakati rencana tersebut.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (7/2/2019).

Syamsuar langsung membuka RUPS yang dihadiri para pemegang saham, Komisaris BSP, Ricky Hariansyah dan jajaran PT BSP ketika itu.

"Menindaklanjuti dari hasil rapat tadi, kita akan membangunan gedung BSP di Jalan Sudirman," kata Syamsuar, usai memimpin RUPS," Kamis (7/2/2019) silam.

Pembangunan gedung permanen tersebut sebagai wujud kemandirian PT BSP sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang banyak berkontribusi dalam memberikan deviden.

Terlebih PT BSP sendiri merupakan satu-satunya BUMD di Indonesia yang dipercaya mengelola ladang minyak dalam hal ini CPP Blok sebagai pengelola tunggal, bukan dalam bentuk kerja sama atau pun hanya mendapatkan Participating Interest (PI).