PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Riau, Zulfi Mursal turut menyorot keinginan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA), untuk mengelola 39 persen saham Blok Rokan melalui mekanisme Bisnis to Bisnis.

Menurut Zulfi, ia menyambut baik niat LAM Riau untuk membuat pergerakan memperjuangkan Riau terkait Blok Rokan. Namun ia juga mempertanyakan tugas pokok dan fungsi dari LAM Riau sendiri.

"Ada pergerakan yang dilakukan oleh LAM. Namun harus jelas dulu sebenarnya Tupoksi LAM menurut regulasi perundang-undangan seperti apa? Apakah ada mengelola Blok Rokan? Seharusnya regulasinya kan BUMD yang mendapat itu jika Riau bisa mengelola, bukan melalui BUMA yang sudah dibentuk," kata Zulfi Mursal.

Baca: Soal Saham Blok Rokan, LAMR Ungkap Pandangan Berbeda Panja Migas dengan Masyarakat Riau

Persoalan LAM bersama berjuang agar daerah mendapatkan lebih dari hanya
Participating Interest (PI) 10 persen, menurut Zulfi merupakan hal yang penting. Namun mengelola Blok Rokan tersebut apakah harus LAM Riau.

"Kalau mengatasnamakan daerah, apa-apa saja tupoksi LAM berdiri di Riau. Kalau terkait Riau, BUMD kita kan ada, yang berbadan hukum dan bidang tugasnya memang mengelola itu. Secara umum, kita serahkanlah kebijakannya kepada gubernur, daerah mengelola melalui BUMD atau LAM melalui BUMA," cakap Zulfi.

"Kita semua kan berharap, LAM memposisikan diri sebagai penasehat. Mengembalikan budaya Melayu untuk hidup, tatanan Melayu hidup dan berkembang di Riau. Dalam hal persoalan mengedepankan adat istiadat untuk ditumbuh kembangkan dan dipertahankan," cakapnya lagi.

Zulfi juga mempertanyakan LAM yang selama ini menyatakan bahwa keinginan tersebut untuk adat. Apakah mengatasnamakan adat dari tanah, atau dari sisi bisnis.

"Kalau secara bisnisnya, apakah Tupoksi LAM itu ada mengelola bisnis. Kalau memang ada apakah itu tentang gas dan minyak," tanya Zulfi.

Lebih lanjut, Zulfi mengingat bahwa LAM sangat berjasa dan penting kedudukannya saat perjuangan bersama merebut Blok CPP di Siak. Dimana LAM ikut berjuang, namun pengelolaannya diserahkan ke BUMD.

Baca: Ingin Kelola 39 Persen Saham Blok Rokan, LAMR Sebut Gandeng Pihak Swasta

"Bahkan LAM juga turut andil membentuk perusahaan daerah yang namanya Bumi Siak Pusako. Nah, kita kan bertanya-tanya, apakah BUMA yang didirikan LAM berinduk ke LAM atau bisa menjadi sumber penghasilan daerah? Karena bagaimanapun kita harap ada benefit untuk menambahkan asli daerah," tukasnya.***