JAKARTA (CAKAPLAH) - Sisa dari impor beras sebanyak 1,7 juta ton pada tahun 2018 lalu ternyata saat ini masih menumpuk di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog).

Namun Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali merencanakan untuk melakukan impor sebanyak 1,5 juta ton lagi di tahun ini.

Hal itu pun memicu kecurigaan DPR yang mempertanyakan tujuan impor itu untuk siapa sebenarnya.

"Saudara menteri melakukan impor beras itu sesungguhnya untuk siapa? Siapa yang saudara mau bela?," ujar Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta kepada Menteri Perdagangan (Mendag) M.Lutfi usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Menteri Luar Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, terkait Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Kreatif Indonesia dengan Negara-Negara EFTA, di komisi VI DPR RI, Senayan, Senin (22/03/2021).

Dikatakan I Nyoman Parta, hasil kunjungan kerja beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh Komisi VI DPR ke Bulog, pihaknya masih menemukan tumpukan beras sisa dari kegiatan impor beras di tahun 2018 lalu. Sehingga menurut Politisi PDI-Perjuangan itu alasan Mendag M Lufti yang menyatakan kebijakan impor beras oleh Kemendag itu, semata-mata hanya untuk menjaga stok kebutuhan nasional sangat tidak benar.

"Saya ingin memberikan beberapa hal, pertama Tahun 2018 saat bulan Maret, April, Mei ada impor beras sebesar 1.733.000 Ton. Beras itu sekarang masih menumpuk di gudang Bulog. Kami tahu itu karena saat kunjungan spesifik kami melihat barang itu. Jadi jangan buat alasan untuk menjaga stok pangan, itu tidak benar," tukasnya.

Selain itu, rencana impor beras 1,5 juta ton juga dikhawatirkan akan menurunkan mental para petani untuk bertani. Sebab, para petani sudah berjuang dengan susah payah menanam padi namun ketika akan memasuki musim panen pemerintah malah berencana akan membuka keran impor beras.

"Yang kedua wacana tentang impor beras oleh Mendag telah berhasil menurunkan harga gabah dan dikhawatirkan menurunkan mental juang harga petani. Rencana impor beras saat panen raya justru bertolak belakang dengan tekad kita untuk mewujudkan kedauluatan pangan, kemandirian pangan bahkan menuju ketahanan pangan," ujar Nyoman Parta.

Nyoman Parta menuturkan, informasi yang diperolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, untuk bulan januari hingga mei, ketersediaan stok beras cukup dan aman. bahkan, lanjut dia, meski ada pandemic Covid-19, Indonesia tetap mampu mengatasi ketersediaan pangan.

"Data BPS pak menteri, kebetulan kami ikut rapat baleg, pada saat itu mengundang BPS dan BULOG dan sebelumnya baleg juga mengundang mentan. Disampaiakn BPS bahwa kuartal (Pertama) Januari hingga Mei kesediaan beras itu cukup pak. Selanjutnya mentan juga menyampaikan kesediaan beras di saat bulan Ramadhan bahkan sampai idulfitri persediaan beras aman. Jadi dalam kurun waktu 2019 sampai bulan Maret tahun 2021 tidak ada impor beras pak sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada impor beras, tidak ada gejolak harga, bahkan waktu 2019 ada pemilu dan pandemi satu tahun yang kita lewati juga tidak ada gejolak harga beras," paparnya.***