Rabu, 28 Juli 2021

Breaking News

  • Pasokan Listrik untuk Blok Rokan Dipastikan Aman   ●   
  • Polda Riau Sudah Periksa Syamsuar Terkait Karikatur Gubernur Drakula   ●   
  • Kejagung Tetapkan Pelanggar PPKM Darurat Diancam 1 Tahun Penjara   ●   
  • Cegah Penyebaran Varian Delta, Masuk Riau Lewat Jalur Darat dan Laut Wajib Swab Antigen   ●   
  • Gubri: Zona Merah dan Oranye Dilarang Salat Idul Adha di Masjid   ●   
  • Ditanya Perkembangan Perkara Suap Annas Maamun di RAPBD Riau Tahun 2014-2015, KPK Bungkam   ●   
  • WNA Masuk Indonesia, PKS: Jangan Sampai Publik Mengira PPKM Darurat Hanya Lip Service!   ●   
  • Israel Tawarkan Vaksin yang Nyaris Kedaluwarsa ke Negara Lain   ●   
  • Singkirkan Spanyol Lewat Adu Penalti, Italia Lolos ke Final   ●   
  • Sindikat Vaksin Covid Palsu Ditangkap setelah Suntikkan Air Garam ke 2.000 Warga
Yamaha 26 Juli 2021
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?


2 Fraksi DPRD Riau Setuju Interpelasi Gubri Soal Covid-19, 4 Ingin Bentuk Pansus
Rabu, 19 Mei 2021 12:34 WIB
2 Fraksi DPRD Riau Setuju Interpelasi Gubri Soal Covid-19, 4 Ingin Bentuk Pansus
Gedung DPRD Riau

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Beberapa fraksi DPRD Riau telah mengemukakan pendapatnya terkait dua opsi yang direkomendasikan Komisi V DPRD Riau ke pimpinan dewan, yakni membentuk Pansus Covid-19 atau menggunakan hak interpelasi ke Gubernur Riau.

Rekomendasi tersebut buntut dari Satgas Covid-19 Riau yang tak mengindahkan panggilan RDP secara resmi oleh Komisi V.

Opsi iterpelasi datang awal dari Anggota Komisi V yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat. Sementara opsi Pansus dikemukakan anggota Fraksi PKS, Arnita Sari, yang kemudian dua opsi tersebut diserahkan secara resmi sebagai rekomendasi komisi V ke Pimpinan DPRD Riau.

Rekomendasi opsi Interpelasi didukung oleh 2 fraksi, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Riau, Kelmi Amri kepada CAKAPLAH.com, mengatakan, Interpelasi penting dalam implementasi tugas sebagai wakil wakyat, serta diatur dalam PP 12 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD dan dijabarkan ke dalam Tata Tertib DPRD.

"Setelah RDP dengan gugus tugas tak digubris ya cara lain tentu Interpelasi. Biar nanti kepala daerah yang memberi penjelasan kepada DPRD tentang kinerja gugus tugas yang perlu dievaluasi. Kalau RDP tak dihadiri, berarti pemerintah daerah yang menginginkan interpelasi itu terjadi. Mungkin pemerintah daerah merasa akan lebih terhormat bila memberi penjelasan dalam sidang Paripurna, ya solusinya Interpelasi," kata Kelmi.

Ketua DPC Demokrat Rohul ini mengatakan, nantinya, penggagas atau pengusul memberi penjelasan dalam paripurna dan masing-nasing pengusul memberikan pandangan melalui Fraksi dan hak Interpelasi sah, bila mendapatkan persetujuan mayoritas dari 1/2 anggota yang hadir.

"Tentu kawan-kawan di Komisi V yang ada beberapa Fraksi kita dorong membuat usulan dan tentunya ada tahapannya. Fraksi Demokrat siap merumuskan itu dan memfasilitasi apa yang terjadi dengan Komisi V, dimana niat naik RDP dengan Gugus Tugas tak digubris. Itu tak elok," tegas Kelmi.

Sementara Fraksi PAN, dimana yang mengajukan interpelasi adalah Sekretaris Fraksi PAN, sudah tentu akan mendukung untuk interpelasi.

"Insya Allah (PAN) dukung Interpelasi," kata Ade Hartati.

Sementara, Fraksi Golkar secara terang - terangan menolak jika harus diambil opsi interpelasi. Ketua Fraksi Golkar, Karmila Sari mengatakan, bahwa memungkinkan dengan opsi pembentukan Pansus, daripada menggunakan hak Interpelasi.

"Kalau Pansus, kerjanya jadi lebih intensif. DPRD ingin ikut membantu melandaikan penyebaran Covid-19. Kalau Pansus silahkan saja, karena fungsi DPRD kan pengawasan, jadi untuk mengawasi baik pemanfaatan anggaran, pelaksanaan langkah- langkah Satgas. DPRD juga bisa ikut memantau untuk melandaikan Covid-19," kata Karmila Sari.

Sedangkan, kata Wakil Ketua Komisi III ini, jika opsi yang akan diambil adalah hak interpelasi, adalah langkah yang tidak cocok dengan kondisi saat ini.

"Kalau interpelasi rasanya kurang cocok. Karena pemanfaatan anggaran kita ini kan banyak yang memantau. Mulai dari inspektorat, BPK, BPKP, KPK, sampai hari ini alhamdulillah tidak ada berita penyalahgunaan. Pemanfaatannya sesuai dengan administrasi dan program," cakapnya.

Karmila juga mengatakan, bahwa dengan anggaran covid lebih dari 400 an miliar adalah untuk beberapa pos anggaran. Seperti kesiapan alat - alat kesehatan, kesiapan rumah sakit, juga dipergunakan untuk BLT, UMKM, dan lainnya.

"Sering pimpinan DPRD Riau menghadiri rapat gugus tugas, sehingga mengetahui setiap saat perkembangan dalam penanganan Covid. Di DPRD Riau, sudah ada koordinator pimpinan untuk pembagian tugas untuk in," kata Karmila lagi.

Opsi pembentukan Pansus Covid-19 juga didukung oleh fraksi Gerinda. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Nurzafri kepada CAKAPLAH.com mengatakan, bahwa dirinya sejauh ini belum mengetahui secara pasti pilihan pilihan dari ketua ketua fraksi. Namun untuk Gerindra, Nurzafri mengatakan bahwa akan mendukung dibentuknya Pansus.

"Saya sebenarnya belum tahu apa yang disampaikan ketua-ketua fraksi. Tapi sikap Fraksi Gerindra, supaya bisa terang benderang masalah penggunaan dana Covid yang doambil dari APBD, kami mengusulkan dibentuk Pansus," kata Nurzafri.

Pembentukan Pansus juga didukung oleh Fraksi Gabungan PPP, Nasdem Hanura, Ketua Fraksi Gabungan, Husaimi Hamidi mengatakan, Pansus nanti bisa secara mendalam melihat dan menilai penggunakan dana Covid-19 kemana saja.

"Kenapa Pemprov larang ibadah, tarawih, balik kampung, tapi di daerah wisata dibuka semua. Ini pelru dibentuk Pansus, apakah Pemprov main-main. Juga masalah anggarannya, makanya lebih cenderung ke Pansus. Jelas rekomendasi kita ke BPK," cakapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Riau, Ade Agus mengatakan bahwa pihaknya di PKB belum mengetahui persis adanya dua opsi yang direkomendasikan komisi V DPRD Riau ke Pimpinan dewan yakni pembentukan pansus atau menggunakan hak interpelasi.

Ade Agus menyebut akan mempelajari terlebih dahulu konteks permasalahan yang terjadi sebelum mengambil keputusan terkait sikap fraksi PKB.

"Ya harus jelas-jelas dulu lah konteks apa. Kan ini baru satu kali panggilan ke Satgas. Kita kaji betul lah, karena situasi ini sedang pandemi. Apa perlu kita tambah lagi dengan interpelasi," katanya.

Politisi asal Inhu ini menegaskan, agar hak interpelasi tersebut tidak hanya menjadi alat gertak terhadap eksekutif.

"Saya ingin hak interpelasi itu jangan hanya jadi alat gertak. Kita pelajari betul apa itu interpelasi, sejauh mana keefektifannya, maka dari itu ya harus jelas dulu lah ya," cakapnya.

Wakil Ketua DPRD Riau, yang sebelumnya merupakan ketua Fraksi PDI P, Syafaruddin Poti menilai, Pemprov Riau di bawah komando Syamsuar dalam menghadapi covid19 hanya banyak dalam hal imbauan sahaja, namun eksekusinya dinilai nol.

"Pemerintah Provinsi Riau ini banyak imbauan aja, eksekusinya bagaimana saya tidak tahu. Jangan imbauan saja, kita harus beri contoh ke masyarakat, jangan masyarakat ditindas terus. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini kesadaran masing-masing," kata Poti.

Politisi PDI P ini mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan yang merupakan inisiatif pemerintah. Pemprov menurutnya hanya mengikuti kebijakan nasional, namun kebijakan dari provinsi malah tidak ada.

Terkait rencana DPRD Riau yang sudah dimulai dari komisi V untuk menggunakan hak interpelasi atau membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Poti mengaku tidak memilih diantara keduanya.

Anggota Dewan Dapil Rohul ini mengaku tidak memilih antara dua pilihan itu, karena menurutnya semua sama-sama fungsi pengawasan. Namun, dia menyarankan supaya Komisi V melakukan pengawasan langsung di lapangan, jadi tidak hanya sebatas data diatas meja saja.

Sebelumnya, setelah diajukan rekomendasi tersebut ke Pimpinan Dewan, Ketua Komisi V mengatakan, saat ini pihaknya menunggu respon dan tindak lannut dari pimpinan.

"Sesuai hasil rapat di Komisi, Komisi V sudah menyampaikan rekomendasi hasil rapat kepada pimpinan DPRD. Tinggal lagi pimpinan DPRD menindaklanjutinya," tukasnya.

Penulis : Satria Yonela
Editor : Yusni
Kategori : Pemerintahan, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?

Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Kamis, 22 Juli 2021
MPR Desak Vaksin Dosis Ketiga untuk Nakes Dilakukan Secepatnya
Rabu, 14 Juli 2021
Darurat Covid-19, Pemerintah Telah Tetapkan PPKM Darurat MPR Minta Semua Harus Berdoa
Senin, 12 Juli 2021
MPR: Koperasi Sebagai Panglima Menjaga Ketahanan Ekonomi Nasional
Jumat, 09 Juli 2021
MPR: Penting untuk Hadirkan Kolaborasi dalam Hadapi Covid-19

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Selasa, 27 Juli 2021
Bupati Rohil Serahkan Bantuan Sosial Tunai dan Beras Miskin
Selasa, 27 Juli 2021
Riau Lakukan Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Selasa, 27 Juli 2021
Sinergi Penanggulangan Covid-19, Polres Pelalawan Ajak Perusahaan Salurkan Alkes dan Obat
Selasa, 27 Juli 2021
Pantau Prokes Masyarakat, Polsubsektor Pelalawan Adakan Operasi Yustisi

Serantau lainnya ...
Rabu, 21 Juli 2021
Anak Didik AMS Juarai Pemilihan Bujang Dara Pekanbaru 2021
Selasa, 13 Juli 2021
Famys Hijab, Pilihan Tepat untuk Tampil Cantik Saat Idul Adha
Jumat, 09 Juli 2021
Berkembang Pesat, Irvan Asmara Sukses Dirikan AMS Modelling School
Kamis, 08 Juli 2021
DRV Beauty Store Jadi Ikon Kosmetik di Sungai Penuh, Produknya Lengkap dan Original

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 15 Juli 2021
BEM Se-Riau: Bank Riau Kepri Merupakan BUMD Paling Produktif Se-Riau
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas

Advertorial lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Benarkah Dunia Butuh Dosis Ketiga Vaksin Covid-19?
Jumat, 02 Juli 2021
Heboh Bill Gates dan Istrinya Sebenarnya sudah Meninggal Tahun 2013 Lalu
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 16 Juli 2021
Ayah Bunda, Ini 7 Inspirasi Nama Bayi Perempuan Bermakna Lembut
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Selasa, 27 Juli 2021
Tingkatkan Inovasi Teknologi Terapan Bidang MKG, PCR dan BMKG Jalin Kerja Sama
Selasa, 27 Juli 2021
Tim Kukerta Balek Kampung Unri Sialang Sakti Berikan Spanduk dan Logo
Selasa, 27 Juli 2021
Kukerta Unri Desa Ujung Batu Timur Serahkan 1.000 Batang Bibit Tanaman Buah kepada Masyarakat
Senin, 26 Juli 2021
Mahasiswa Kukerta Unri di Desa Pulau Terap Kampar Lakukan Penyemprot Disinfektan

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Perlukah Gubernur Riau dan Walikota/Bupati Menyampaikan Permohonan Maaf atas Meningkatnya Kasus Covid-19 dan Pemberlakuan PPKM Level 4?


PCR 15 Juli 2021
Terpopuler

03

Kamis, 22 Juli 2021 16:08 WIB
Ditahan Jaksa, Donna Fitria Menangis
Permata
Foto
Unilak 1 Juni 2021
Pelantikan Bupati Siak - Pemkab Siak
Jumat, 16 Juli 2021
Jedar Ungkap Pernah Dekat dengan Pria Ternyata Gay, Terbongkar Gara-gara...
Jumat, 02 Juli 2021
Dalang Kondang Ki Manteb Sudharsono Berpulang ke Rahmatullah
Kamis, 01 Juli 2021
Peramal Mbak You Meninggal Dunia
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit

Selebriti lainnya ...
Bhayangkara 2021 CAKAPLAH
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
UIR 2021
Selasa, 27 Juli 2021
Sabah Ahmedi, Imam Termuda Inggris Lawan Stereotip Lewat Medsos
Jumat, 16 Juli 2021
Jangan Sampai Salah Beli, Berikut Syarat Hewan Kurban
Jumat, 02 Juli 2021
Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Seperti Apa yang Bisa Disebut Syahid?
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Idul Fitri 1442 BRKWaisak 26 Mei 2021 - APRILPesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021
www www