Jumat, 18 Juni 2021

Breaking News

  • Tahun Ini Pemberangkatan Jamaah Haji Indonesia Kembali Dibatalkan   ●   
  • Truck Terguling di Jalan Sudirman Pekanbaru   ●   
  • Jalan Arifin Achmad menuju Jalan Soekarno Hatta terjadi kemacetan parah, Jumat (26/3/2021) malam, pukul 20.00 wib, akibat banjir paska hujan deras.   ●   
  • Penembakan Kembali Terjadi di Pekanbaru, DPRD Minta Polisi Rutin Tes Psikologi   ●   
  • Kepala BPKAD Kuansing Tidak Penuhi Panggilan Jaksa   ●   
  • Kabar Baik, Tunjangan ASN Pemprov Riau segera Cair   ●   
  • Dukung Vaksinasi Covid-19, Pemprov Riau Refocussing Anggaran DAU 8 Persen   ●   
  • Zukri-Nasarudin Ditetapkan Sebagai Bupati dan Wakil Pelalawan Terpilih   ●   
  • Dewan Dukung Polisi Periksa Kadis DLHK Soal Tumpukan Sampah   ●   
  • Nunggak PBB di Pekanbaru Rumah Ditempel Stiker
Yamaha 12 Juni 2021
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


2 Fraksi DPRD Riau Setuju Interpelasi Gubri Soal Covid-19, 4 Ingin Bentuk Pansus
Rabu, 19 Mei 2021 12:34 WIB
2 Fraksi DPRD Riau Setuju Interpelasi Gubri Soal Covid-19, 4 Ingin Bentuk Pansus
Gedung DPRD Riau

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Beberapa fraksi DPRD Riau telah mengemukakan pendapatnya terkait dua opsi yang direkomendasikan Komisi V DPRD Riau ke pimpinan dewan, yakni membentuk Pansus Covid-19 atau menggunakan hak interpelasi ke Gubernur Riau.

Rekomendasi tersebut buntut dari Satgas Covid-19 Riau yang tak mengindahkan panggilan RDP secara resmi oleh Komisi V.

Opsi iterpelasi datang awal dari Anggota Komisi V yang juga merupakan Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat. Sementara opsi Pansus dikemukakan anggota Fraksi PKS, Arnita Sari, yang kemudian dua opsi tersebut diserahkan secara resmi sebagai rekomendasi komisi V ke Pimpinan DPRD Riau.

Rekomendasi opsi Interpelasi didukung oleh 2 fraksi, yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Riau, Kelmi Amri kepada CAKAPLAH.com, mengatakan, Interpelasi penting dalam implementasi tugas sebagai wakil wakyat, serta diatur dalam PP 12 Tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD dan dijabarkan ke dalam Tata Tertib DPRD.

"Setelah RDP dengan gugus tugas tak digubris ya cara lain tentu Interpelasi. Biar nanti kepala daerah yang memberi penjelasan kepada DPRD tentang kinerja gugus tugas yang perlu dievaluasi. Kalau RDP tak dihadiri, berarti pemerintah daerah yang menginginkan interpelasi itu terjadi. Mungkin pemerintah daerah merasa akan lebih terhormat bila memberi penjelasan dalam sidang Paripurna, ya solusinya Interpelasi," kata Kelmi.

Ketua DPC Demokrat Rohul ini mengatakan, nantinya, penggagas atau pengusul memberi penjelasan dalam paripurna dan masing-nasing pengusul memberikan pandangan melalui Fraksi dan hak Interpelasi sah, bila mendapatkan persetujuan mayoritas dari 1/2 anggota yang hadir.

"Tentu kawan-kawan di Komisi V yang ada beberapa Fraksi kita dorong membuat usulan dan tentunya ada tahapannya. Fraksi Demokrat siap merumuskan itu dan memfasilitasi apa yang terjadi dengan Komisi V, dimana niat naik RDP dengan Gugus Tugas tak digubris. Itu tak elok," tegas Kelmi.

Sementara Fraksi PAN, dimana yang mengajukan interpelasi adalah Sekretaris Fraksi PAN, sudah tentu akan mendukung untuk interpelasi.

"Insya Allah (PAN) dukung Interpelasi," kata Ade Hartati.

Sementara, Fraksi Golkar secara terang - terangan menolak jika harus diambil opsi interpelasi. Ketua Fraksi Golkar, Karmila Sari mengatakan, bahwa memungkinkan dengan opsi pembentukan Pansus, daripada menggunakan hak Interpelasi.

"Kalau Pansus, kerjanya jadi lebih intensif. DPRD ingin ikut membantu melandaikan penyebaran Covid-19. Kalau Pansus silahkan saja, karena fungsi DPRD kan pengawasan, jadi untuk mengawasi baik pemanfaatan anggaran, pelaksanaan langkah- langkah Satgas. DPRD juga bisa ikut memantau untuk melandaikan Covid-19," kata Karmila Sari.

Sedangkan, kata Wakil Ketua Komisi III ini, jika opsi yang akan diambil adalah hak interpelasi, adalah langkah yang tidak cocok dengan kondisi saat ini.

"Kalau interpelasi rasanya kurang cocok. Karena pemanfaatan anggaran kita ini kan banyak yang memantau. Mulai dari inspektorat, BPK, BPKP, KPK, sampai hari ini alhamdulillah tidak ada berita penyalahgunaan. Pemanfaatannya sesuai dengan administrasi dan program," cakapnya.

Karmila juga mengatakan, bahwa dengan anggaran covid lebih dari 400 an miliar adalah untuk beberapa pos anggaran. Seperti kesiapan alat - alat kesehatan, kesiapan rumah sakit, juga dipergunakan untuk BLT, UMKM, dan lainnya.

"Sering pimpinan DPRD Riau menghadiri rapat gugus tugas, sehingga mengetahui setiap saat perkembangan dalam penanganan Covid. Di DPRD Riau, sudah ada koordinator pimpinan untuk pembagian tugas untuk in," kata Karmila lagi.

Opsi pembentukan Pansus Covid-19 juga didukung oleh fraksi Gerinda. Wakil Ketua Fraksi Gerindra Nurzafri kepada CAKAPLAH.com mengatakan, bahwa dirinya sejauh ini belum mengetahui secara pasti pilihan pilihan dari ketua ketua fraksi. Namun untuk Gerindra, Nurzafri mengatakan bahwa akan mendukung dibentuknya Pansus.

"Saya sebenarnya belum tahu apa yang disampaikan ketua-ketua fraksi. Tapi sikap Fraksi Gerindra, supaya bisa terang benderang masalah penggunaan dana Covid yang doambil dari APBD, kami mengusulkan dibentuk Pansus," kata Nurzafri.

Pembentukan Pansus juga didukung oleh Fraksi Gabungan PPP, Nasdem Hanura, Ketua Fraksi Gabungan, Husaimi Hamidi mengatakan, Pansus nanti bisa secara mendalam melihat dan menilai penggunakan dana Covid-19 kemana saja.

"Kenapa Pemprov larang ibadah, tarawih, balik kampung, tapi di daerah wisata dibuka semua. Ini pelru dibentuk Pansus, apakah Pemprov main-main. Juga masalah anggarannya, makanya lebih cenderung ke Pansus. Jelas rekomendasi kita ke BPK," cakapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Riau, Ade Agus mengatakan bahwa pihaknya di PKB belum mengetahui persis adanya dua opsi yang direkomendasikan komisi V DPRD Riau ke Pimpinan dewan yakni pembentukan pansus atau menggunakan hak interpelasi.

Ade Agus menyebut akan mempelajari terlebih dahulu konteks permasalahan yang terjadi sebelum mengambil keputusan terkait sikap fraksi PKB.

"Ya harus jelas-jelas dulu lah konteks apa. Kan ini baru satu kali panggilan ke Satgas. Kita kaji betul lah, karena situasi ini sedang pandemi. Apa perlu kita tambah lagi dengan interpelasi," katanya.

Politisi asal Inhu ini menegaskan, agar hak interpelasi tersebut tidak hanya menjadi alat gertak terhadap eksekutif.

"Saya ingin hak interpelasi itu jangan hanya jadi alat gertak. Kita pelajari betul apa itu interpelasi, sejauh mana keefektifannya, maka dari itu ya harus jelas dulu lah ya," cakapnya.

Wakil Ketua DPRD Riau, yang sebelumnya merupakan ketua Fraksi PDI P, Syafaruddin Poti menilai, Pemprov Riau di bawah komando Syamsuar dalam menghadapi covid19 hanya banyak dalam hal imbauan sahaja, namun eksekusinya dinilai nol.

"Pemerintah Provinsi Riau ini banyak imbauan aja, eksekusinya bagaimana saya tidak tahu. Jangan imbauan saja, kita harus beri contoh ke masyarakat, jangan masyarakat ditindas terus. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini kesadaran masing-masing," kata Poti.

Politisi PDI P ini mengatakan, pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan yang merupakan inisiatif pemerintah. Pemprov menurutnya hanya mengikuti kebijakan nasional, namun kebijakan dari provinsi malah tidak ada.

Terkait rencana DPRD Riau yang sudah dimulai dari komisi V untuk menggunakan hak interpelasi atau membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Poti mengaku tidak memilih diantara keduanya.

Anggota Dewan Dapil Rohul ini mengaku tidak memilih antara dua pilihan itu, karena menurutnya semua sama-sama fungsi pengawasan. Namun, dia menyarankan supaya Komisi V melakukan pengawasan langsung di lapangan, jadi tidak hanya sebatas data diatas meja saja.

Sebelumnya, setelah diajukan rekomendasi tersebut ke Pimpinan Dewan, Ketua Komisi V mengatakan, saat ini pihaknya menunggu respon dan tindak lannut dari pimpinan.

"Sesuai hasil rapat di Komisi, Komisi V sudah menyampaikan rekomendasi hasil rapat kepada pimpinan DPRD. Tinggal lagi pimpinan DPRD menindaklanjutinya," tukasnya.

Penulis : Satria Yonela
Editor : Yusni
Kategori : Pemerintahan, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?

Berita Terkait
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 08 Juni 2021
Pemerintah Diimbau Hentikan Impor Alkes, Bamsoet: Sektor Kesehatan Ini Justru Dinikmati oleh Asing
Senin, 07 Juni 2021
Soal Wawasan Kebangsaan, FPKB MPR RI: Itu Sesuatu yang Fundamental, Penting untuk Indonesia
Jumat, 28 Mei 2021
Ketua MPR RI Luncurkan Buku ke-19 Berjudul ‘Cegah Negara Tanpa Arah’
Selasa, 25 Mei 2021
Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan, Achmad: MPR Dorong 4 Pilar Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Senin, 12 April 2021
Terapkan Digitalisasi, Operasi PT CPI Makin Kompetitif
AMSI
Topik
Jumat, 07 Mei 2021
Dugaan Penggelapan Jual Beli Tanah, Rico Berharap Proses Hukum Tetap Berjalan
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan

CAKAPLAH TV lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Pj Bupati Inhu Letakkan Batu Pertama Rumah Layak Huni Program Baznas
Kamis, 17 Juni 2021
Peduli UMKM, Bupati Rohil Grand Opening Uma Cake and Bakery
Kamis, 17 Juni 2021
Idris Laena Sosialisasi Tujuan Pembentukan Sinergi Ekosistem BUMN Ultra Mikro di Pelalawan
Kamis, 17 Juni 2021
Wabup Rohil Buka Sosialisasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah Diskominfotik

Serantau lainnya ...
Senin, 31 Mei 2021
Segera Diluncurkan, Biografi Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri
Minggu, 30 Mei 2021
UIR dan IAEI Riau Edukasi Pelaku Usaha di Pekanbaru tentang Konsep Laundry Syariah
Selasa, 11 Mei 2021
Tampil Cantik saat Lebaran, Fajar Cosmetic Ramai Pengunjung
Rabu, 05 Mei 2021
7 Cara Gampang Agar Lebih Mudah Bangun untuk Sahur

Gaya Hidup lainnya ...
Kamis, 31 Desember 2020
Tutup Tahun 2020 BOB PT BSP Pertamina Hulu Tajak Sumur Migas
Jumat, 28 Agustus 2020
PGN Komitmen Bangun Infrastruktur Baru Untuk Mendorong Bauran Energi Nasional
Jumat, 28 Agustus 2020
Jaga Ketahanan Listrik di Batam, PGN dan PT Energi Listrik Batam (ELB) Teken Perjanjian Jual Beli Gas
Senin, 17 Agustus 2020
Promo Merdeka 17 LSP, Program PGN Gratis Isi Gas kepada Pelanggan GasKu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
5 Smartphone Terbaru dari Oppo Tahun 2021
Senin, 03 Mei 2021
Aturan Privasi Baru WhatsApp Berlaku Kurang dari 2 Pekan Lagi
Kamis, 29 April 2021
Dua Minggu Lagi WhatsApp akan Blokir Kamu
Selasa, 13 April 2021
Bukan Mimpi Lagi, Ini 2 Mobil Terbang yang sudah Dapat Izin Mengudara

Tekno dan Sains lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Pentingnya Menjaga Pola Hidup Untuk Kesehatan Kulit, Begini Penjelasan dr Vee Clinic
Rabu, 05 Mei 2021
Kurang Minum Air Putih saat Berbuka Bisa Bikin Berat Badan Melonjak
Selasa, 13 April 2021
Tips Sehat saat Puasa: Olahraga Ringan dan Penuhi Nutrisi
Senin, 18 Januari 2021
Terlalu Lama Pakai Masker Sebabkan Mata Kering, Ini Cara Mencegahnya

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Kamis, 17 Juni 2021
Bantu Hadapi Dunia Kerja, Fikom UIR Luncurkan Program Magang bagi Mahasiswa
Jumat, 11 Juni 2021
Perdana di Pekanbaru, Santri di Pondok Pesantren Terima Vaksin Covid-19
Rabu, 09 Juni 2021
Tingkatkan SDM Daerah, PCR Lakukan Pertemuan dengan Pemkab Meranti
Selasa, 01 Juni 2021
Alumni di Meranti Dukung Dr Moris Jadi Ketua IKA Unri

Kampus lainnya ...
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat
Jumat, 15 Mei 2020
BRI Salurkan Bantuan Rp 22,16 Miliar Hasil Donasi 62 Ribu Karyawan untuk Covid-19
Kamis, 23 April 2020
PT SRL dan Mitra Bagikan 17.500 Paket Sembako di Tiga Provinsi
Senin, 23 Maret 2020
PT Musim Mas Salurkan Bantuan Ternak Sapi untuk Kelompok Tani di Pelalawan

CSR lainnya ...
Polling
Pemerintah Kota Pekanbaru mulai mewajibkan warganya melampirkan bukti sudah vaksin Covid-19/sudah mendaftar jika ingin mengurus dokumen administrasi. Apakah Anda setuju?


Unilak 1 Juni 2021
Terpopuler
Waisak 26 Mei 2021 - APRIL
Foto
Idul Fitri 1442 BRK
Idul Fitri 1442 Syahrul Aidi
Kamis, 29 April 2021
7 Artis Indonesia dengan Bayaran Selangit
Selasa, 13 April 2021
Diungkap Sahabat, Billy Sering Bengong Sulit Lupakan Pesona Amanda Manopo
Rabu, 31 Maret 2021
Aa Gym Cabut Gugatan Cerai ke Teh Ninih
Jumat, 19 Maret 2021
Diduga Terlibat Perdagangan Anak sebagai PSK, Artis Cynthiara Alona Terancam 10 Tahun Penjara

Selebriti lainnya ...
Muswil PPP 29 Mei 2021
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
PKB Kampar - Catur Sugeng
Senin, 14 Juni 2021
Santri Rumah Qur'an Hajjah Rohana Tak Hanya Fokus Tahfiz Tapi Juga Belajar Pokok Keislaman
Selasa, 18 Mei 2021
Hukum Menggabung Puasa Qada Ramadan dan Syawal
Jumat, 07 Mei 2021
Rilis Lagu Bertema 'Tak Mudik', Azwa Nasyid dan Azam Voice Bikin Sedih Hilang
Rabu, 05 Mei 2021
4 Golongan Manusia Mendapat Kebahagian dan Kesengsaraan

Religi lainnya ...
Pelantikan Bupati Pelalawan Sukri - Nasarudin dari DPRD
Indeks Berita
Pesonna Hotel Januari 2021Diskes Rohul 2021APRIL/RAPP - ImlekNyepi 14 Maret 2021 - APRIL RAPPHUT Kampar 2021 - APRIL-RAPP
www www