JAKARTA (CAKAPLAH) - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendukung keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksinasi berbayar individu. Ia menyebut hal itu sebagai bukti ketegasan bahwa vaksinasi adalah hak semua orang. Karena itu, Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.

"Dengan kebijakan ini, Presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat," kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Ahad(18/7/2021).

Saleh menyarankan, agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm bisa dilaksanakan, maka sudah semestinya Kementerian Kesehatan mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 19/2021. Sebab, aturan kebolehan bagi individu untuk divaksin diatur dalam PMK tersebut.

"Langkah awal dan cepat yang perlu dilakukan adalah merubah PMK-nya dan disesuaikan dengan arahan presiden," tutur Saleh.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, vaksin Gotong Royong (VGR) awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan, maka PMK-nya harus segera direvisi.

Oleh sebab itu, harus dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Jika masih tetap VGR, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan.

"Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," ungkapnya.

Selain itu, percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama. Sementara, varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang.

"Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah," tuturnya.

"Kita berlomba dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan tenaga-tenaga medis. Dengan vaksin, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun. Dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid di Indonesia," tukas mantan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu.**