JAKARTA (CAKAPLAH) - Presiden Jokowi memperpanjang masa berlaku PPKM Level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Anggota komisi IX DPR Saleh Daulay mengatakan Jokowi telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM level 4.

Hasil evaluasi antara lain ada penurunan kasus positif Covid-19, tingkat hunian rumah sakit turun hingga orang yang sembuh bertambah. Namun, Saleh menilai perbaikan penanganan kasus masih lambat. Pun, adanya varian delta yang masih mengancam.

"Pergerakan penularan Covid-19 masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru juga sudah semakin menyebar. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah," kata Saleh Daulay, Selasa (3/8/2021).

Karena itu, Saleh menuturkan, wajar jika pemerintah memperpanjang PPKM Level 4. Dengan kebijakan ini diharapkan mobilitas masyarakat dapat ditekan.

"Setidaknya, untuk memastikan agar warga masyarakat tetap menjaga diri, agar tidak menghadiri dan membuat kerumunan. Penularan harus dihindari dan diantisipasi. Kuncinya adalah kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan," kata dia.

Meski begitu, Ketua Fraksi PAN itu mengatakan perpanjangan PPKM Level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Salah satunya memastikan masyarakat displin protokol kesehatan.

"Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan. Penegakan kedisiplinan harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat," ucapnya.

Selain itu, kata dia, perpanjangan PPKM harus bersamaan dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak. Menurutnya, kebijakan PPKM telah membawa dampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat.

"Ada banyak anggota masyarakat yang usahanya terganggu. Akibatnya penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi," ujar Saleh.

"Jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan," imbuh dia.

Saleh menuturkan pemerintah juga harus memperbaiki layanan kesehatan yang ada yakni ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang. Sebab, belum ada satu pun pihak yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

"Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya," tutup Saleh.**