Jakarta (CAKAPLAH) - Pasca mencuatnya indikasi adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh badan usaha milik negara (BUMN) PT. Krakatau Steel, berkaitan dengan proses pembangunan pabrik blast furnace yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza, berencana akan segera memanggil seluruh BUMN di negeri ini. Hal itu untuk mendukung penerapan dari Good Corporate Governance (GCG) atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

 

"Kita akan panggil semua BUMN yang diindikasikan terdapat penyimpangan. Komisi VI DPR mendukung untuk membangun budaya GCG di setiap perusahaan BUMN," ujar Faisol Riza kepada wartawan, Senin (4/10/2021).

 

Atas temuan indikasi korupsi tersebut, Faisol berharap, agar Krakatau Steel dapat segera melakukan evaluasi dan menyiapkan sistem agar hal serupa tidak terjadi kembali.

 

"KS perlu melakukan evaluasi dan menyiapkan sistem agar hal serupa tidak terjadi," tegas Ketua DPP PKB itu.

 

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir, mengendus adanya dugaan kasus korupsi di sejumlah tubuh BUMN diantaranya PT Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS).

 

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, meski kedua BUMN tersebut tengah menjalankan restrukturisasi utang yang mencapai puluhan triliun rupiah, namun upaya penelusuran dan penyelesaian secara pidana akan tetap ditempuh.

 

Pemegang saham menilai, bila dugaan kasus korupsi yang sudah terjadi sejak lama itu dibiarkan, dikhawatirkan akan berimbas bagi dewan direksi dan komisaris kedua BUMN tersebut.

 

"Kalau yang sebelum ini ada tindak pidana korupsi ya dipertanggungjawabkan. Jangan sampai juga nanti direksi baru dan komisaris baru ya terkena karena dianggap pembiaran," ujar Erick saat ditemui, Jakarta, Kamis (30/9/2021).

 

Erick Thohir memang membeberkan adanya dugaan praktik korupsi yang terjadi di PTPN III dan Krakatau Steel. Dugaan itu didasarkan pada utang jumbo kedua perusahaan. Di mana, utang PTPN III mencapai Rp43 triliun, sementara utang emiten berkode KRAS sebesar Rp31 triliun.**