PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Pansus Konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat DPRD Riau, Marwan Yohanis mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja menyelesaikan hasil kerja Pansus sampai target selesai Bulan April mendatang.

"Saat ini kita sedang tahap inventarisir persoalan dan beberapa hal yang kita perlu ambil. Kita akan minta keterangan dari hasil analisa kita soal konflik ini. Yang diadukan adalah banyaknya indikasi terbawanya lahan masyarakat ataupun lahan masyarakat adat.
Ini sudah kita buat analisis hukum dan sosial, apa yang dikehendaki masyarakat," katanya, Senin (27/12/2021).

Selanjutnya, kata Marwan, tugas pertama Pansus pada tahun 2022 nantinya adalah, pihaknya akan memanggil pihak yang berkompeten. Dalam hal ini, Badan Pertahanan, Perkebunan, Pemkab, dan pihak terkait lainnya.

"Setelah pihak pemerintah kita panggil, kita minta keterangannya, baru sesudah itu kita buat analisa hukum dan dampak sosial, baru kita panggil perusahaan. Setelah dianalisa, baru kita uji petik, ke beberapa daerah yang sengketanya konflik sudah sangat meluas, baru lah kita akan keluarkan rekomendasi," cakapnya lagi.

Disinggung mengenai apakah nantinya rekomendasi yang dimaksudkan pansus sampai pada pencabutan izin perusahaan yang terbukti bersalah, Politisi Gerindra ini mengatakan, bisa jadi.

"Rekomendasi dari konflik itu kalau kita anggap nantinya ada izin yang tidak sesuai aturan, bisa saja kita minta izinnya ditinjau ulang, bisa saja dicabut izinnya. Bisa daja diproses di awal, sehingga jelas semuanya," tukasnya.