PEKANBARU (CAKAPLAH) - Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk bahan minyak goreng. Larangan ini berlaku sejak 28 April 2022 lalu.

Pencabutan ini mendapatkan dukungan penuh dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Sebelumnya, Apkasindo getol untuk memperjuangkan agar presiden mencabut larangan ekspor sawit karena membuat petani menjerit.

"Terima kasih dan salam hormat kami petani sawit Indonesia kepada pak Jokowi. Meskipun sulit dan berat menjalani 28 hari masa sulit sejak bapak melarang eksport, berakibat anjloknya harga TBS kami petani sampai 70 persen, tapi kami Petani Sawit berhasil melaluinya dan menunjukkan komitmen bernegara, tidak melakukan hal-hal anarkis," kata Ketum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, kepada CAKAPLAH.com, Kamis (19/5/2022).

Sawit, kata Gulat, adalah sumber nafkah sekaligus harapan dan masa depan ekonomi Indonesia, sawit juga telah menjadikan Indonesia disegani dunia.

"Kami sepakat minyak goreng sawit harus tersedia dan terjangkau di masyarakat, dan kami petani sawit sangat terhormat diberi kesempatan untuk mewujudkan harapan Presiden tersebut," kata Gulat.

Gulat memahami, Presiden mengambil keputusan yang  tidak populer tentu sudah sangat-sangat mempertimbangkannya dari semua aspek dan terukur.

Oleh karena itu, Gulat mengajak jadikan peristiwa larangan ekspor tersebut sebagai intropeksi diri sawit Indonesia dan menjadikannya pelajaran hebat untuk naik kelasnya tatakelola sawit Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, terkhusus naik kelasnya Petani sawit menatap masa depannya.

"Larangan ekspor tersebut juga sudah menyadarkan Indonesia, betapa pentingnya Sawit untuk Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial dan keberlanjutan, bahkan dunia yang dulunya selalu menomortigakan sawit,  namun disaat yang bersamaan menjerit ketika keran eksport ditutup oleh presiden," cakapnya lagi.

Kepada Petani Sawit Indonesia, tambah Gulat, Apkasindo mengajak menjaga dan memegang komitmen untuk tetap berguna untuk Indonesia dan tentunya membayar pajak yang terkait dengan perkebunan sawit kita masing-masing.

Suatu kehormatan bagi dirinya dan seluruh petani sawit Indonesia, bisa berjuang dan berguna untuk Indonesia. Terlebih, tahun ini pihaknya akan mendirikan 3 PKS yang akan terintegrasi ke Pabrik minyak goreng sawit.

"Sejak 2019 kami sudah mengajukan ke BPDPKS 10 PKS, jadi bukan karena Larangan ekspor ini. Hikmahnya, BPDPKS langsung menyetujui permohonan kami. Karena memang dana itu bukan APBN tapi murni dana gotong royong sawit Indonesia. Dimana Petani adalah pemeran utama dari gotong royong tersebut," ujarnya.

"Rencana LKS tersebut akan kami lokasikan ke Papua Barat, Kalimantan Barat dan Banten. PKS ini akan menjadi rantai pasok biodisel ke Pertamina dan Pabrik MGS nya akan fokus melayani domestik dan akan menjadi penyeimbang dengan korporasi. Inilah salah satu hakekat larangan ekspor Pak Jokowi, menyadarkan kami Petani Sawit. Hal ini sangat penting supaya kejadian pada 4 bulan terakhir tidak terulang lag," tegasnya lagi.

Lebih jauh, Gulat berterima kasih kepada Apkasindo di 146 Kabupaten Kota dari 22 DPW Provinsi atas kekompakannya. Ia juga berterimakasih juga kepada Bupati dan Gubernur Provinsi Sawit, atas kasih-sayang nya kepada Petani Sawit atas perjuangannnya.

"Masa sulit telah menjadikan hubungan kita semakin baik dan mesra. Selamat menjalani hidup normal Industri (hulu-hilir) sawit Indonesia. Mari berpacu mengejar ketertinggalan 28 hari  lalu untuk lebih baik dan lebih berguna," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk bahan minyak goreng. Larangan ini berlaku sejak 28 April 2022 lalu.

Jokowi mengatakan sejak larangan ekspor diterapkan, pemerintah terus mendorong langkah memastikan minyak goreng. Berdasarkan pengukuran langsung dan data yang diterima Jokowi di lapangan, pasokan minyak goreng terus bertambah.

"Kebutuhan nasional kurang lebih minyak goreng curah 194.000 ton per bulan, pada Bulan Maret sebelum larangan ekspor hanya 64,5 ribu ton," ujarnya saat konferensi pers, Kamis (19/5/2022).

Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di April, lanjutnya, pasokan mencapai 211 ribu ton, melebihi nasional bulanan. Menurut Jokowi, terdapat penurunan harga rata-rata minyak goreng nasional, pada bulan April harga nasional berkisar Rp 19.800.

Kemudian setelah adanya kebijakan larangan ekspor, Jokowi mengatakan rata-rata harga minyak goreng nasional turun menjadi Rp 17.500 hingga Rp 17.600.

"Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan ekspor minyak goreng dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.