Ilustrasi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Studi banding (Stuban) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau ke luar negeri (LN) dinilai hanya buang-buang uang rakyat.
Pasalnya beberapa tahun belakangan Anggota DPRD Riau juga melakukan stuban namun hasilnya tidak ada asas transparansi, akuntabilitas, dan manfaat untuk rakyat Riau. Kunjungan ke negara lain itu pun seakan hanya untuk plesiran mereka semata.
Hal itu ditegaskan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Riau, Dr Tito Handoko kepada CAKAPLAH.com, Rabu (13/7/2022).
Tito menilai selama ini DPRD Riau kurang transparan dalam penggunaan anggaran, termasuk perjalanan stuban ke luar negeri. Dimana sederhananya mereka yang menganggarkan dan mengawasi, namun kenyataannya mereka yang melanggar.
"Tentu kondisi itu kalau kita melihat dari perspektif tata kelola pemerintahan, perbuatan wakil rakyat kita sangat kurang tepat. Karena aspek transparansi dan akuntabilitas tidak bisa dikemukakan ke publik," katanya.
Lebih lanjut Tito menyampaikan, kegiatan stuban ke luar negeri anggota DPRD Riau yang sudah berjalan beberapa tahun lalu juga dilakukan secara diam-diam.
"Tentu itu menunjukkan tidak ada niat baik mengungkapkan ke publik apa hasil stuban ke luar negeri tersebut. Lalu apa yang sudah mereka implementasikan untuk rakyat Riau," tegasnya.
Padahal menurut Tito, setiap kegiatan yang dilakukan wakil rakyat itu harus ada muaranya berupa kebijakan untuk Riau secara keseluruhan. Namun sejauh ini rakyat Riau tidak melihat hasil stuban, dan apa implementasinya dari anggaran miliaran tersebut.
"Artinya itu kan kegiatan yang mubazir, buang-buang uang rakyat saja. Tentu kita ingin melihat, bahwa sebagai pejabat publik dan wakil rakyat Riau punya tanggung jawab yang besar, baik itu terkait tata kelola pemerintahan yang baik mereka harus transparan tidak bisa diam-diam. Apa yang mereka kerjakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik," tegasnya lagi.
"Namun kita harus paham, anggota DPRD Riau itu tidak mau transparan karena kalau rencana stuban ke luar negeri itu dikemukakan dari awal, pasti akan mendapat penolakan dari publik. Makanya mereka diam-diam saja," sambungnya.
"Bayangkan saja dengan anggaran miliaran itu, kalau dibangun ruang kelas baru, mungkin masyarakat tak ada yang ribut-ribut soal PPDB karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri," tukasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan informasi, plesiran anggota DPRD Riau ke luar negeri telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar.
Namun karena kegiatan di Sekwan DPRD Riau belum bisa dicairkan yang disebabkan polemik penunjukan pelaksana tugas (Plt) Sekwan DPRD Riau, mereka para anggota DPRD Riau menggunakan uang pribadi terlebih dahulu, dan akan diganti setelah anggaran cair.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |