Gedung DPRD Riau.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau terus menyuarakan agar kunjungan kerja (Kunker) Anggota DPRD Riau dibatalkan. Anggota legislatif yang terlanjur berangkat harus menyampaikan laporan Kunker ke publik.
Manager Advokasi FITRA Riau Taufik menyebut, semua itu tergantung komitmen Gubernur Riau Syamsuar. Apakah mantan Bupati Siak itu berani membatalkan Kunker anggota DPRD yang belum berangkat.
“Sekarang ini tergantung komitmen gubenur. Beranikah mengambil langkah ini untuk menolak?” kata Taufik, Rabu (26/7/2022).
Kata Taufik, banyak dukungan berdatangan melalui petisi daring yang dilayangkan FITRA melalui laman Change.org. Kata dia, dukungan itu menunjukkan masyarakat tidak setuju dengan agenda kunker anggota DPRD Riau.
Pembatalan kunker bisa terlaksana lantaran sudah ada Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat melalui Sekertaris Negara (Setneg) soal pelarangan perjalanan dinas keluar negeri. SE itu nomor B-56/KSN/S/LN.00/07/2022 per tanggal 22 Juli 2022.
“Yang belum (Kunker) ini kita tolak, dan yang sudah berangkat kita minta pemerintah laporan kunker mereka di-publish,” kata dia.
Taufik menyarankan Gubernur Riau Syamsuar untuk mengalihkan dana yang digunakan untuk kunker anggota DPRD Riau itu ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan.
“Mengalihkan anggarannya ke dalam APBD perubahan untuk kegiatan pendidikan dan pelayanan sesuai dengan tujuan dalam 5 tahun Pak Syamsuar,” jelasnya.
Menurut Taufik, alokasi anggaran seperti itu sangat jauh dan kurang memadai. Apalagi, rata-rata mahasiswa di Riau tidak mendapatkan beasiswa secara keseluruhan. Hanya 2,1 persen mahasiswa yang baru menerima beasiswa dari total 137.432 mahasiswa Riau.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |