Ilustrasi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Komisi I DPRD Riau ingin Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan, Oktober tahun ini para honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab, harus ada kejelasan nasib ribuan honorer lantaran tahun depan akan ada penghapusan.
Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan mengapresiasi langkah Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang akan memperjuangkan 8.000 honorer diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Oktober 2022 mendatang.
Sudah sepatutnya pemerintah memperjuangkan nasib tenaga honorer yang bakal dirumahkan pada tahun 2023. Untuk itu, Ia meminta hal ini harus dipastikan agar tidak ada kecemasan dari para honorer.
"Kadang kita merasa iba dengan nasib para guru honorer mengeluh karena tidak adanya kejelasan kapan diangkat jadi ASN," kata Mardianto Manan, Rabu (17/8/2022).
Politisi PAN ini mengajak semua pihak untuk mengawal sampai Pemprov Riau mengeluarkan SK pengangkatan sebagai PPPK kepada para guru honorer yang rencananya paling lambat Oktober 2022.
"Kita berharap komitmen itu bisa terwujud agar nasib para guru honorer ada kejelasan. Harus dibuktikan pengangkatan 8.000 guru honorer itu, agar nanti tidak sebatas omongan saja," kata dia.
Gubernur Riau Syamsuar telah bertemu Plt Menpan RB Mahfud MD membicarakan nasib guru honorer agar diangkat jadi PPPK.
"Alhamdulillah, berkat perjuangan kita, untuk guru honor SMA/SMK ini di Riau lebih kurang ada 8.000 orang Insya Allah akan menjadi PPPK," kata Syamsuar, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau sebanyak 19.690 orang. Dari jumlah tersebut didominasi honorer di bawah naungan Dinas Pendidikan.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |