PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), Yusrizal Andayani, diperiksa jaksa penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. Ia dimintai keterangan dengan status tersangka.

Yusrizal mulai diperiksa di Kantor Kejati Riau sejak pukul 10.00 WIB, Rabu (2/8/2017). Pemeriksaan berlangsung tertutup di ruang Bagian Pidana Khusus (Pidsus) hingga sore hari. "Hari ini diperiksa," ujar Asisten Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta kepada CAKAPLAH.COM.

Pemeriksaan Yusrizal ini merupakan lanjutan. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali dimintai keterangannya bersama sejumlah saksi lainnya. "Pemeriksaan kali ini untuk melengkapi berkas," kata Sugeng.

Selain Yusrizal, dalam perkara TPPU ini, jaksanya juga menetapkan seorang perempuan berinisial S sebagai tersangka. Saat ini, S berstatus sebagai terpidana dalam kasus lain dan ditahan di Lapas Bogor, Provinsi Jawa Barat.

"Terhadap S kita akan melakukan pemeriksaan di Bogor. Penyidik akan ke sana untuk memintai keterangan tersangka," kata Sugeng.

Korupsi di tubuh BUMD Bengkalis itu berawal dari alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 oleh Pemkab Bengkalis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BLJ berupa dana penyertaan modal senilai Rp300 miliar.

Semula dana itu dianggarkan untuk pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Lubuk Bakul, Kabupaten Bengkalis. Nyatanya, alokasi anggaran tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan PLTU itu.

Dana itu justru diinvestasikan oleh PT BLJ kepada sejumlah anak perusahaannya, seperti dealer sepeda motor gede di Kota Bogor, pendirian sekolah di Jalan Arifin Achmad dan lainnya. Akibat perbuatan itu, negara mengalami kerugian senilai Rp265 miliar.

Atas perkara ini, penyidik juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset dan uang tunai. Penyitaan terus dilakukan, mengingat banyaknya aset yang dibelanjakan dari uang penyertaan modal tersebut.

Ada 165 aliran dana. Nominal dana yang dialirkan mulai jutaan rupiah sampai miliaran, baik dalam bentuk investasi dan beban operasional.

Penyidikan TPPU ini merupakan pengembangan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang juga menjerat Yusrizal dan stafnya, Ari Suryanto. Dalam kasus Tipikor ini, Yusrizal sudah menyandang status terpidana dan ditahan di Lapas Pekanbaru.

Dalam kasus itu, Makamah Agung (MA) RI Nomor 263 K/Pid.Sus/2016 tgl 16 Mei 2016 memutuskan menolak kasasi yang diajukan oleh Yusrizal. Dalam putusanya, MA memutuskan pidana penjara lima tahun penjara, uang pengganti sebesar Rp69.996.000.100, subsider 5 tahun penjara.

Putusan MA terhadap Yusrizal memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, No :31/Pid.Sus-TPK/2015/Pn.Pbr tgl 03 Sep 2015 pidana badan 9 tahun, denda Rp.500.000.000,- subsider 6 bulan kurungan, dan Uang Pengganti Rp11.356.579.125, subsider 3 tahun penjara.