PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Riau menggelar penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 sekaligus persetujuan Dewan dan pendapat akhir Gubernur, pekan lalu.
Pimpinan Sidang, Yulisman, usai sidang paripurna menyampaikan, tahapan RAPBD di DPRD Riau sudah rampung. "Selanjutnya kita tunggu tahapan di Kemendagri ya, itu nanti ada evaluasi dan lainnya," katanya, Kamis (17/11/2022).
Mengenai adanya defisit sekitar Rp 600 miliar, Yulisman menyampaikan pengurangan anggaran Pemprov Riau, maka perlu ada prioritas yang sesuai dengan yang berkembang di masyarakat.
"Kemudian tak boleh keluar dari yang ada di RPJMD. Tentu situasinya berkembang juga pasca Covid banyak yang tertunda program prioritas pemerintah," terangnya.
"Intinya APBD sudah dikaji dengan Banggar dan TAPD, antara DPRD dengan Pemprov. Sudah melalui tahapan dan evaluasi bersama," tutup Yulisman.
Sebelumnya, APBD Murni tahun 2023, disahkan sebesar Rp9,83 triliun. Gubernur Riau Syamsuar, mengatakan setelah disahkan, Pemprov akan menindaklanjuti hasil kerja Banggar dengan menyampaikan hal ini ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Ini akan dilakukan fasilitasi menteri dalam negeri. Semoga nanti cepat selesainya," kata Syamsuar.
Pemprov juha akan melakukan proses percepatan kegiatan lainnya, salah satunya dengan melakukan tenderisasi lebih cepat pada tahun ini. Agar, pekerjaan terkait dengan fisik dapat lebih cepat diselesaikan pada tahun 2023.
Soal program yang difokuskan dari APBD 2023, Pemprov akan tetap menyesuaikan pada program prioritas. "Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," kata dia. (Adv)
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |